4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Tegal Dilantik, Begini Pesan Bupati

TRIBUN-PANTURA.COM, SLAWI - Sebanyak empat orang di lingkungan Pemkab Tegal resmi dilantik menjadi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Tegal, pada Rabu (2/12/2020) di Pendopo Amangkurat. 

Pengambilan sumpah atau janji jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Tegal, Umi Azizah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu mengenakan masker dan membatasi jumlah yang hadir. 

Pada sambutannya, Bupati Umi berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mengecek SOP pelayanan masing-masing.

Baca juga: Inalillahi Wainailaihi Rojiun Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Pekalongan KH Muhammadun Jundi Meninggal

Baca juga: Berikut Prakiraan Cuaca BMKG di Pekalongan Raya, Kamis 3 Desember 2020

Baca juga: Jadwal Samsat Keliling Kota Tegal 3 Desember 2020 Buka di Polsek Tegal Barat dan 7 Tempat Lainnya

Baca juga: Jadwal Samsat Keliling Kabupaten Tegal Hari Ini, Kamis 3 Desember 2020 Ada di Tiga Lokasi.

Kalau ada yang masih berbelit, masih panjang dan kaku, harus segera diringkas agar fleksibel, karena yang diperlukan adalah hasilnya. 

Gunakan aplikasi perangkat teknologi informasi untuk membantu proses tersebut. 

Kehadiran pejabat baru harus bisa mengubah sistem kerja normal ke sistem kerja ekstranormal. 

Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara yang luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut yang cerdas dan sigap. 

Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja, bagaimana caranya harus bisa dipangkas dan disederhanakan. 

"Saya perlu menekankan konsep kolaboratif, yaitu kerja sama bapak, ibu sebagai tim dan kerja kolaborasi bersama masyarakat. Sehingga kalau masih ada pelayanan yang kaku, rumit, lama, bisa diubah supaya lebih fleksibel. Karena perlu diingat yang paling penting adalah hasilnya," pesan Bupati Umi, pada Tribunjateng.com, Rabu (2/12/2020). 

Bupati Umi pun memberikan contoh mengenai konsep kolaboratif, yaitu penyediaan sarana ruang terbuka publik, maka DP3AP2KB-lah yang paling berwenang dalam memberikan arahan konsepnya agar sejalan dengan upaya perwujudan Kabupaten Layak Anak, sementara Dinas Perkimtaru sebagai pelaksana proyeknya. 

Sementara Dinas Porapar bisa membranding, mengemas, dan menjadikannya bagian dari daya tarik sebuah daerah yang akan memperkuat citra kepariwisataannya. 

Sementara Dispermasdes bertugas menjamin agar konsep-konsep pembangunan berbasis ramah anak tersebut terdelegasi dengan baik sampai ke tingkat desa, ada roadmap kebijakan perwujudan desa layak yang itu tertuang dalam RPJMDes.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh kerja kolaboratif yang harus dibangun, dan jadikan budaya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal. 

Membahas mengenai kompetensi, menurut Umi pejabat yang dilantik pasti sudah memiliki kompetensi dan juga pengalaman yang memadai. 

Namun bagi Umi itu saja belum cukup, karena selama satu tahun ke depan, harus bisa membuktikan gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan apa-apa yang akan dikerjakan nanti, nyata dan benar adanya.