Wacana Rekrutmen Guru melalui Skema P3K, Disebut Memiliki Skema yang Tidak Jelas

TRIBUN-PANTURA.COM,SEMARANG - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah memberikan penjelasan secara gamblang rencana rekrutmen guru pada 2021 ini.

Meskipun, Mendikbud Nadiem Makarim telah memberikan klarifikasi bahwa formasi CPNS untuk guru tetap ada.

Fikri menuturkan pada rentang waktu empat tahun ke depan 2021-2025, ada sekitar 316.535 guru yang memasuki masa pensiun.

Sehingga, rekrutmen guru harus dilakukan dan memiliki urgensi untuk memenuhi kebutuhan guru.

Baca juga: Jokowi Pastikan Program Vaksinasi Virus Corona Dimulai Pekan Depan

Baca juga: Cara Mendaftar dan Persyaratan Rekruitmen TNI AD 2021 dari Tamtama, Bintara, dan Taruna

Baca juga: Kevin de Bruyne Tolak Perpanjangan Kontrak Bersama Manchester City, Ini Respon Pep Guardiola

Baca juga: Dua Terduga Teroris Jaringan JAD Tewas Ditembak Mati Aparat

"Ada sekitar 316.535 guru yang pensiun. Itu belum termasuk yang meninggal dunia. Lantas bagaimana cara memenuhi kebutuhan guru?" kata Fikri kepada Tribun Jateng, Rabu(6/1/2021).

Sementara, kebijakan alternatif yang akan digunakan lebih banyak oleh pemerintah untuk memenuhi tenaga guru melalui proses mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dikatakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, skema tersebut tidak jelas. Sebelumnya, pemerintah juga sempat menyelenggarakan rekrutmen guru melalui skema P3K.

Namun, hingga saat ini guru yang sudah diterima atau lulus tes, belum menerima SK dari pemerintah.

"Itu juga belum jelas. Rekrutmen P3K guru sebelumnya sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan. Faktanya sudah satu tahun lebih belum terima SK," kata legislator dari daerah pemilihan Brebes, Tegal, dan Kota Tegal ini.

Mantan Ketua DPW PKS Jateng ini juga menyoroti kurangnya komunikasi intensif antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan adanya komunikasi intensif, nantinya muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan negara dalam rekrutmen guru. Berapa PNS dan P3K guru yang dibutuhkan nanti akan diketahui.

Dengan adanya formulasi yang jelas terkait formasi guru nantinya akan ditindaklanjuti daerah. Lantaran formasi juga harus diusulkan pemda sesuai kewenangannya.

Baca juga: Diduga Mencuri, Seorang Pemuda Tewas Dihajar Pemilik Rumah Bersama Satpam

Baca juga: Tottenham Lolos Fina Piala Liga Inggris, Trofi Pertama dari Mourinho?

Baca juga: Isu Jack Ma Menghilang Setelah Kritik Pemerintah Tiongkok Dibantah, Ini Lokasi Dia Sekarang

Baca juga: Diguyur Hujan pada Sore Hari, Berikut Prakiraan Cuaca BMKG di Pekalongan Raya, Rabu 6 Januari 2021

Fikri menyontohkan soal rekrutmen P3K khususnya dari honorer K2 beberapa waktu lalu yang telah diterima sebanyak 34.000 orang. Ternyata, pemda hanya mengusulkan 31.000 saja, sehingga itulah formasi yang disediakan Kemenpan-RB.

"Artinya ada masalah dengan 3.000 orang yang sudah lulus tapi tidak diusulkan Pemda," tandasnya.

Menurutnya, guru harus memiliki kejelasan status, kejelasan kesejahteraan dan jaminan sosialnya. Setelah itu, baru berbicara tentang mutu guru ke depan yang harus memiliki kompetensi dan skill.

"Tidak usah bicara dulu soal tuntutan guru harus punya mutu, kompetensi, dan skill. Tidak usah juga soal target pendidikan kita yang berkualitas, selama tidak ada kejelasan status guru. Jauh panggang dari api," tegasnya.(mam)