Berita Nasionak

Respon Pemerintah Daerah saat Ada Penerapan PSBB Jawa Bali

Tayang: Kamis, 7 Januari 2021 06:55 WIB

Editor: Rival Almanaf

Respon Pemerintah Daerah saat Ada Penerapan PSBB Jawa Bali

Istimewa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).(Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta)

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku siap mengikuti instruksi dan arahan pemerintah pusat terkait pembatasan kegiatan masyarakat.

Namun, menurutnya, pembatasan ini tidak akan dilakukan di satu wilayah provinsi.

"Tadi diarahkan itu tidak dilakukan pada satu wilayah teritori pemerintahan, jadi umpama satu Jateng gitu tidak. Namun pada daerah-daerah yang punya indikator memang butuh perhatian khusus atau zona merah," ujar dia.

Menurut Ganjar, ada beberapa daerah di provinsinya yang harus diperhatikan secara khusus.

"Dan itu ada di sekitar Semarang Raya, Solo Raya dan saya tambahkan Banyumas Raya. Tapi wabil khusus Semarang Raya dan Solo Raya," kata Ganjar.

Pengetatan yang dimaksud, bisa disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).

"Kami masih menunggu peraturan resmi dari pusat soal ini," kata dia.

Wali Kota Malang Sutiaji juga masih menunggu aturan rinci terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang akan diberlakukan, termasuk menyasar wilayahnya.

Meski demikian, Sutiaji mengaku siap jika harus menerapkan arahan itu.

"Kita ngikut (kebijakan pemerintah pusat), saya belum menerima hitam di atas putih. Instruksi secara langsung belum, ini baru informasi media," kata dia.

Dia menegaskan, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat itu adalah arahan yang bersumber dari pusat.

"Dan itu sekali lagi bukan (keinginan) kita. Ini secara nasional, maunya yang dibuat sampling itu adalah kota besar. Salah satunya yang ditunjuk Kota Malang dan Kota Surabaya," jelasnya.

Meski begitu, Sutiaji mengusulkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan di wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Pengetatan pembatasan

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan keputusan pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan pembatasan sosial di wilayah Jawa-Bali.