Berita Kudus

Banpres Produktif di Kudus Salah Sasaran, Hartopo Ungkap Ada Penerima Punya Mobil dan Rumah Bagus

Banpres Produktif di Kudus Salah Sasaran, Hartopo Sebut Ada Penerima Punya Mobil dan Rumah Bagus

Tribunpantura.com/Raka F Pujangga
Plt. Bupati Kudus, Hartopo. 

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus, HM Hartopo menerima banyak keluhan terkait penyaluran ‎Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Terdapat penyaluran Banpres Produktif yang salah sasaran.

Hartopo menceritakan, banyak warga masyarakat yang‎ seharusnya memperoleh bantuan justru tidak dapat.

Baca juga: Dapati ASN Kudus Tak Pakai Masker, Hartopo: Silakan Kerja di Luar Ruangan

Baca juga: Panitia Penyambutan Kepulangan Abu Bakar Baasyir Sebut Aksi Satgas Covid-19 Bikin Warga Takut

Baca juga: Harapan Sederahana Perajin Tempe di Tegal: Pemerintah Hadir Stabilkan Harga Kedelai

Baca juga: Bea Cukai Semarang Sita Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal dari Bus Jurusan Bandung, Sopir Bingung

"Banyak yang komplain ke saya ada yang tidak dapat bantuan, yang dapat justru yang jualannya kadang-kadang, rumahnya bagus, dan punya mobil," jelas Hartopo, usai menerima kunjungan dari manajemen BRI Kudus, Jumat (8/1/2021).

Selain itu, ada juga penerima bantuan yang sudah tutup lama tidak ada aktivitas berjualan.

Namun karena masih memiliki izin usaha bisa memperoleh bantuan.

"‎Ada itu juga usaha yang sudah tutup lama, lokasinya di ruko sewaan, tapi masih dapat bantuan," ujar dia.

Hartopo mengundang manajemen BRI agar melakukan verifikasi secara benar terkait penyaluran BPUM tersebut.

Pasalnya, meski sumber dana penyalurannya dari pemerintah pusat.

Pihaknya ikut terkena imbas komplain masyarakat.

"Memang yang menyalurkannya dari pusat‎, tapi saya juga yang kena imbasnya. Maka verifikasinya harus benar," ujar dia.

Menurut Hartopo, alasannya tidak tepat sasaran karena tidak ada tim verifikasi independen.

Bank BRI, kata dia, hanya melakukan verifikasi di tingkat RT dan RW.

"Verifikasinya ternyata selama ini hanya di tingkat RT dan RW saja. Tidak ada tim independen yang mengontrol," ujar dia.

‎Pihaknya berharap ada tim independen yang mengontrol para penerima dan membuat skala prioritas.

Sumber: Tribun Pantura
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved