23 dari 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan PPKM 11-25 Januari, Berikut Daftar Lengkapnya

23 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) menerapkan PPKM, mulai 11-25 Januari 2021. 

TRIBUNPANTURA.COM - Sejumlah daerah di Jawa Tengah wajib mengikuti pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendata ada 23 kota dan kabupaten di wilayahnya yang menerapkan PPKM.

Penetapan tersebut dituangkan dalam surat edaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar yang diterbitkan pada 8 Januari 2021 kepada Bupati dan Wali Kota.

Baca juga: Guru Besar UGM: Penolak Vaksinasi Covid-19 Dapat Dipidana 1 Tahun Penjara

Baca juga: Penemuan Bagian Turbin Pesawat dan Lokasi Kotak Hitam Sriwijaya Air, Hadi: Sudah Ditandai

Baca juga: [[HOAKS]] Basarnas Temukan Bayi Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 dalam Keadaan Selamat

Baca juga: Bek Timnas Indonesia U-19 Elkan Baggott Dikabarkan akan Gabung Klub Liga Inggris Leeds United

Daerah mana saja?

Tiga eks karisidenan

Ada tiga wilayah besar yang mengikuti PPKM, yaitu Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya dengan total 18 kota/kabupaten.

Semarang Raya meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan.

Selanjutnya, Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten.

Kemudian, Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen.

Tambahan lima daerah

Di luar tiga wilayah besar itu, Ganjar juga mewajibkan lima daerah mengikuti PPKM.

Lima daerah tersebut adalah Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang dan Brebes.

Kelima daerah ini juga dianggap memiliki peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi.

“Seluruh daerah tersebut wajib memberlakukan PPKM per tanggal 11 Januari hingga 25 Januari dengan berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021,” kata Ganjar dalam surat edarannya, Jumat (8/1/2021).

Bisa rekrut nakes tambahan

Daerah yang mengikuti PPKM, kata Ganjar, bisa merekrut tenaga kesehatan (nakes) tambahan.

Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia untuk merekrut nakes.

“Perekrutan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan sumber anggaran yang ada seperti APBD, BLUD, dan pembiayaan mandiri,” tulis Ganjar.

Di sisi lain, rumah sakit di tiap daerah harus meningkatkan kapasitas ruang ICU dan ruang isolasi minimal 30 persen dari ketersediaan saat ini.

Tingkatkan operasi yustisi

Ganjar juga meminta tim gabungan Polri, TNI dan Satpol PP lebih menggiatkan operasi yustisi protokol kesehatan.

Dia pun meminta Satgas Jogo Tonggo bersama petugas kelurahan atau desa turut mengawasi wilayahnya dari potensi penyebaran Covid-19.

Masyarakat diminta disiplin menegakkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Sementara pemerintah diminta terus meningkatkan 3T, yaitu testing, tracing, treatment untuk menekan angka penyebaran Covid-19. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ini Daftar 23 Daerah di Jateng yang Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Baca juga: Panglima TNI: Lokasi Black Box Berwarna Orange Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Diketahui

Baca juga: Pengakuan Lengkap Agesti Ayu yang Tega Penjarakan Ibu Kandungnya di Demak: Saya Mencari Keadilan

Baca juga: Nasib Ibu yang Mengaku Dipenjarakan Anak Kandung Gara-gara Pakaian, Polisi Tangguhkan Penahanan

Baca juga: Gara-gara Status Facebook Istri Soal Ilmu Hitam, Suami Dibacok Tetangga saat Kerja di Depan Rumah