80 Kilometer Jalan Nasional di Jawa Tengah Rusak, Perbaikan Terkendala Cuaca

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Curah hujan yang tinggi dan adanya genangan air di jalan mengakibatkan jalan rusak.

Tidak hanya jalan nasional, sejumlah kerusakan juga terjadi di jalan provinsi.

Untuk jalan nasional, kerusakan paling banyak ada di jalur pantai utara Jawa atau pantura Jawa Tengah.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (Jateng & DIY) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Satrio Sugeng Prayitno, mengatakan jalan nasional yang rusak di Jateng ada sepanjang hingga 80 kilometer.

"Dari total 1.300 kilometer jalan nasional di Jateng, yang rusak saat ini 53-80 kilometer. Terutama (kebanyakan rusak) ada di pantura," kata Satrio, saat ditemui di kompleks Kantor Pemprov Jateng, Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, proses pekerjaan lelang perbaikan skala besar sedang proses lelang. Ditargetkan pada 20 Maret sudah ada pemenangnya dan segera dilaksanakan perbaikan.

Sembari menunggu itu, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dengan tambal sulam. Terutama di jalan rusak atau berlubang yang membutuhkan segera tindakan darurat.

Meskipun demikian, perbaikan dengan tambal sulam dinilai tidak efektif karena terkendala cuaca.

"Menangani jalan rusak itu dengan memperbaikinya, walaupun pelaksanaan kurang efektif karena musim hujan. Sebenarnya kalau kondisinya kering, kami bisa lebih massif lagi. Kami tetap kejar supaya jalan ini bisa berfungsi dengan baik," ujarnya.

Pihaknya berupaya lebih maksimal untuk bisa memperbaiki jalan dan jalan berlubang bisa berkurang.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan memang ada sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah pusat terkait kondisi kerusakan jalur pantura.

Perbaikan tidak bisa dilakukan dengan cepat karena masalah anggaran dan juga perubahan mekanisme pengelolaan.

"Tadi kita identifikasi khususnya apa kesulitan-kesulitannya. Dari sana kami dapat info, ternyata ada transisi pengelolaan, kalau dulu swakelola sekarang itu long segment dan dikontrakkan pada pihak ketiga," katanya.

Akibat pengelolaan diubah, maka sebelum kontrak pekerjaan dilakukan, tidak ada yang mengelola jalan itu. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait penambahan anggaran sekaligus perubahan manajemen itu.

"Maka selama ada perubahan itu, harus ada tindakan cepat. Saat masih transisi, harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan," imbuhnya.

Meski pekerjaan besar masih masuk tahap lelang, Ganjar meminta BBPJN memprioritaskan perbaikan jalan rusak yang kondisinya sangat parah. Jalan yang berlubang cukup dalam atau lebar, harus segera ditambal.(mam)