Breaking News:

Berita Nasional

Ini 5 Poin Penting Pernyataan Sikap Serikat Nelayan NU Ihwal Impor Garam: Berantas Mafia Rente

Ini 5 Poin Penting Pernyataan Sikap Serikat Nelayan NU Ihwal Impor Garam: tetapkan standar harga nasional dan berantas mafia rente impor

Istimewa
Konferensi pers penyataan sikap, Serikat Nelayan NU, tegas menolak impor 3 juta ton garam pada 2021, melalui zoom dan live facebook, Rabu (24/3/2021). Ketum SNNU, Witjaksono, memaparkan 5 poin penting pernyataan sikap, ihwal impor garam, yang membunuh kehidupan petani kecil. 

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), kembali menyatakan penolakannya secara tegas terhadap rencana pemerintah mengimpor 3 juta ton garam.

Ketua Umum Serikat Nelayan NU, Witjaksono, memaparkan 5 poin penting pernyataan sikap SNNU, ihwal impor garam yang dinilai dapat 'membunuh' kehidupan petani garam Nusantara.

Dituturkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bawah pada 2021 produksi garam nasional berkisar pada angka 3 juta ton.

Baca juga: Tolak Impor Garam, Serikat Nelayan NU Kritik Pemerintah: Kuncinya di Petani, Bukan Importir Garam

Baca juga: Warga Pekalongan Dihamili Oknum Kades, Tertekan Sering Dapat Ancaman, Mau Pingsan saat Lapor Polisi

Baca juga: Rencana Impor Beras Hancurkan Harapan Kesejahteraan Petani, Warga Kendal: Harga Gabah Anjlok

Baca juga: 15 Hari Hanyut di Lautan, ABK Kabupaten Tegal Ditemukan Selamat di Perairan Sulawesi Selatan

"Sedangkan kebutuhan nasional berkisar pada angka 4 juta ton, jika kita impor 3 juta ton lalu petani mau makan apa? Anak-anak mereka mau sekolah pakai apa?," ucap Witjaksono, dalam konferensi pers, yang disiarkan secara nasional, melalui zoom, Rabu (24/3/2021) sore.

Menurut dia, bilapun pemerintah harus melakukan impor garam, maka angka yang rasional berada di kisaran 1 juta ton.

"Tidak lebih dari itu, karena stok garam kita masih banyak," katanya.

Disampaikan lebih lanjut, berdasarkan hasil survei jumlah warga Nahdliyin di Indonesia sekitar 110 juta jiwa. Di mana, hanya sekitar 10 persen saja yang tinggal di wilayah perkotaan.

"Sisanya di pedesaan, pegunungan, dan pesisir. Setidaknya ada 40-60 juta masyarakat Nahdliyin yang tinggal di pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan," ujar dia.

Selama ini, sambung Wijtjak, warga Nadhliyin --dan masyarakat kecil lainnya-- hanya dijadikan objek perekonomian nasional, oleh berbagai kalangan.

"Seharusnya pemerintah turut membantu masyakat agar lebih berpihak pada masyarakat kecil dengan menjadikan mereka sebagai pelaku usaha yang terkoordinir secara korporasi maupun koperasi sesuai arahan Presiden Jokowi."

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved