Ini 5 Poin Penting Pernyataan Sikap Serikat Nelayan NU Ihwal Impor Garam: Berantas Mafia Rente

TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), kembali menyatakan penolakannya secara tegas terhadap rencana pemerintah mengimpor 3 juta ton garam.

Ketua Umum Serikat Nelayan NU, Witjaksono, memaparkan 5 poin penting pernyataan sikap SNNU, ihwal impor garam yang dinilai dapat 'membunuh' kehidupan petani garam Nusantara.

Dituturkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bawah pada 2021 produksi garam nasional berkisar pada angka 3 juta ton.

Baca juga: Tolak Impor Garam, Serikat Nelayan NU Kritik Pemerintah: Kuncinya di Petani, Bukan Importir Garam

Baca juga: Warga Pekalongan Dihamili Oknum Kades, Tertekan Sering Dapat Ancaman, Mau Pingsan saat Lapor Polisi

Baca juga: Rencana Impor Beras Hancurkan Harapan Kesejahteraan Petani, Warga Kendal: Harga Gabah Anjlok

Baca juga: 15 Hari Hanyut di Lautan, ABK Kabupaten Tegal Ditemukan Selamat di Perairan Sulawesi Selatan

"Sedangkan kebutuhan nasional berkisar pada angka 4 juta ton, jika kita impor 3 juta ton lalu petani mau makan apa? Anak-anak mereka mau sekolah pakai apa?," ucap Witjaksono, dalam konferensi pers, yang disiarkan secara nasional, melalui zoom, Rabu (24/3/2021) sore.

Menurut dia, bilapun pemerintah harus melakukan impor garam, maka angka yang rasional berada di kisaran 1 juta ton.

"Tidak lebih dari itu, karena stok garam kita masih banyak," katanya.

Disampaikan lebih lanjut, berdasarkan hasil survei jumlah warga Nahdliyin di Indonesia sekitar 110 juta jiwa. Di mana, hanya sekitar 10 persen saja yang tinggal di wilayah perkotaan.

"Sisanya di pedesaan, pegunungan, dan pesisir. Setidaknya ada 40-60 juta masyarakat Nahdliyin yang tinggal di pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan," ujar dia.

Selama ini, sambung Wijtjak, warga Nadhliyin --dan masyarakat kecil lainnya-- hanya dijadikan objek perekonomian nasional, oleh berbagai kalangan.

"Seharusnya pemerintah turut membantu masyakat agar lebih berpihak pada masyarakat kecil dengan menjadikan mereka sebagai pelaku usaha yang terkoordinir secara korporasi maupun koperasi sesuai arahan Presiden Jokowi."

"Namun, Jika impor terus dijalankan dan bahkan ditingkatkan kwantitasnya maka dipastikan masyarakat kecil yg paling dirugikan dimana sebagian besar adalah warga Nahdliyin," tegasnya.

Dikatakan, bila pemerintah menilai garam lokal kualitasnya belum sesuai dengan standar nasional, maka langkah yang tepat dalah pendampingan dan alih teknologi terhadap petani garam.

"Jika permasalahannya ada pada harga yan lebih mahal daripada impor, maka pemerintah perlu turun langsung, berantas para mafia garam atau tengkulak nakal. Lakukan operasi pasar, subsidi bisa juga menjadi opsi."

"Data yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik, bahwa pada 2020 sebesar impor naik drastis setelah pertengahan tahun, tepatnya bulan Agustus."

"Dalam kurs rupiah ke dollar AS Rp. 14.000, maka harga pembelian kita dari luar negeri adalah berkisar di atas Rp1.000, dari China sendiri mencapai Rp1.500 per kilogramnya, sedangkan hari ini harga di petani kita Rp100-300 perak per Kg," bebernya.

Berikut 5 poin penting pernyataan sikap Serikat Nelayan NU, yang melibatkan 28 pengurus wilayah dan 355 cabang di seluruh Indonesia: