Komisi C DPRD Jateng Minta BUMD Gandeng Pelaku Industri

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono menyatakan, PAD tidak hanya bersumber dari pajak.

Selama ini, pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama memiliki kontribusi besar terhadap PAD.

Karenanya, ketika perekonomian diguncang dampak pandemi, daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor berkurang, PAD pun melorot.

Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber lain yang bisa mendatangkan PAD.

"Pemerintah Jawa Tengah harus bisa mengoptimalkan peran BUMD khususnya di sektor investasi untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah," kata Agung Budi, Minggu (18/4/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan 2020 merupakan tahun yang berat bagi semua kalangan karena adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali pemerintah provinsi.

Ini bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berada diangka -2,65 persen. Maka dari itu diperlukan berbagai upaya untuk mengembalikan gairah perekonomian di Jawa Tengah.

Karena itu, strategi ekonomi harus ada sehingga pada 2021 perekonomian Jateng bisa bangkit. Termasuk mengoptimalkan semua sumber potensi PAD yang ada, satu di antaranya dari BUMD.

"Optimalisasi peran BUMD diperlukan untuk mendukung peningkatan reaslisasi investasi dan pendapatan daerah Jawa Tengah. Dengan begitu diharapkan perekonomian Jawa Tengah meningkat," katanya.

Agung Budi mengatakan pemerintah provinsi harus fokus pada penanganan peningkatan perekonomian pasca-Covid-19.

Ia juga mendorong para pelaku industri atau investor baik berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta yang masuk ke Jateng diminta menggandeng BUMD di Jateng.

Kebijakan itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendongkrak kontribusi PAD Jateng.

"Sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong pengembangan investasi di Jateng dibutuhkan dalam upaya peningkatan perekonomian," ujarnya.
Kemudian pengembangan digital investment promotion, serta  penyempurnaan layanan perizinan.

"Sinergisitas antara pemerintah dengan dunia usaha diperlukan, supaya investasi berkembang di Jawa Tengah. Kemudian Digital invesment promotion juga perlu dikembangkan. Serta layanan perizinan disempurnakan guna mendukung capaian pendapatan daerah," katanya.

Agung juga menyinggung soal meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Jateng.

"Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran naik. Kemiskinan mencapai 4,12 juta jiwa atau meningkat 0,43 persen poin menjadi 11,84 persen. Sementara Pengangguran di Jawa Tengah mencapai 6,24 persen atau sebanyak 18,75 juta orang," imbuhnya.

Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak akibat Covid-19 ini adalah transportasi, jasa, dan akomodasi serta makanan dan minuman.

Sedangkan sektor yang masih tumbuh positif adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, dan pertanian.

Agung mengatakan angka-angka di atas menjadi sebuah catatan yang perlu sikap secara serius dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian.

“Angka-angka tadi menjadi catatan serius, bagaimana menyikapi hal ini pada 2021 ini. Mengingat, saat ini pandemi masih ada, dan vaksinasi belum semua atau masih bertahap," ujarnya.

Di sisi lain, BUMD yang akan bekerja sama dengan pelaku industri atau investor dari BUMN yakni Jateng Petro Energi (JPEN) (Perseroda) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Keduanya bersinergi untuk penyediaan pasokan dan infrastruktur atau pipa distribusi gas bumi.

Kerja sama ini terkait rencana penyediaan pasokan gas bumi dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) beserta infrastruktur pendukungnya, untuk memenuhi kebutuhan energi di Jateng.

Untuk keseluruhan wilayah Jawa Tengah, potensi pasar masih dapat berkembang di mana saat ini demand terpusat di kawasan industri eksisting.

"Kami juga punya rencana pengembangan dengan swasta, sudah MoU untuk pembangunan LNG terminal. Impornya dengan Malaysia Sarawak dengan kapasitas 30 mmscfd. Kemudian, MoU dengan Sengkang South Sulawesi LNG pada 2023. Karena pembangunan terminal LNG butuh waktu," kata Direktur Utama JPEN, Muchammad Iqbal.

Terkait PAD, ia mengatakan bisnis tersebut membutuhkan waktu pengembangan. Pihaknya juga ditarget pemerintah provinsi untuk bisa menghasilkan pada 2022, terutama dari bisnis CNG niaga yang akan dimulai pada November 2021 ini.(mam)