Nasdem Usul Pemerintah Provinsi Jateng Punya Blueprint Arah Pembangunan dan Ekonomi Daerah

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Tengah, Setyo Maharso menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus memiliki blueprint (cetak biru) atau roadmap arah pembangunan dan ekonomi Jateng ke depan.

Hal itu diungkapkan Setyo saat menerima pimpinan struktural DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan DPD Partai Demokrat Jateng, Minggu (29/5/2021) malam.

Blueprint atau roadmap yang dimaksud yakni mengenai arah pembangunan dan ekonomi dalam jangka panjang, serta konsisten menjalankannya meski ada pergantian pemerintahan atau pergantian gubernur.

"Kami ingin Jateng punya roadmap atau blueprint yang utuh. Dari situ bisa diketahui Jateng mau dikemanakan, meski ada pergantian gubernur," kata Setyo.

Roadmap tersebut dijadikan landasan atau dasar dari visi dan misi gubernur atau calon gubernur yang akan memimpin Jateng.

Sejumlah kota-kota di negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan sudah memiliki blueprint yang jelas mengenai arah pembangunan dan ekonomi dalam jangka panjang.

Blueprint yang dimaksud, berbeda dengan isian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selama ini sudah disusun pemerintah provinsi.

"Roadmap itu disahkahkan legislatif. Bukan hanya RPJMD yang disusun. Ada sisi ekonomi yang belum tercover secara spesifik dalam RPJMD," jelas ketua partai yang juga pengusaha properti ini.

Terkait perekonomian di Jateng, Setyo menyoroti masih keoknya perekonomian Jateng dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur.

Meskipun banyak industri dari Jabar yang pindah ke Jateng, itu belum bisa dijadikan patokan perekonomian Jateng lebih baik.

"Harus diakui, kita masih kalah dari Jabar dan Jatim. Untuk mengejar ketertinggalan itu, harus ada kekompakan dari parpol di Jateng. Legislatif mengawal dan mengarahkan visi misi gubernur, visi misi harus di-stressing agar ada lompatan besar agar setara dengan Jatim dan Jabar," ujarnya.

Banyaknya industri dari daerah lain ke Jateng, lanjutnya, lantaran biaya upah tenaga kerja di provinsi ini lebih murah.

"Industri masuk, karena UMR Jateng rendah. Kalau ada yang rendah lagi, nanti pindah lagi. Adanya blueprint nantinya bisa mencantumkan, kalau hari ini UMR rendah, bisa dinaikan ke depannya, namun industri tetap jalan," terangnya.

Kalau UMR Jateng tetap rendah, sama saja menjadikan masyarakat termarjinalkan. Pemerintah bisa memikirkan bagaimana upah sesuai dengan koefisien hidup layak, namun industri masih bisa jalan.(mam)