GP Ansor Ingatkan Masyarakat Waspada Hoax Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Sholahuddin Aly atau akrab disapa Gus Sholah memaklumi keputusan pemerintah yang meniadakan keberangkatan jemaah haji 2021.

"Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 merupakan pilihan pahit, tapi paling realistis," kata Gus Sholah, dalam pernyataan tertulis, Minggu (6/6/2021).

Menurutnya, sebagaimana kabar yang disampaikan pihak Arab Saudi bahwa hanya sanggup menampung sangat sedikit jemaah karena pandemi.

Saudi hanya membatasi 60 ribu jemaah dengan rincian 15 ribu jemaah domestik dan 45 ribu jemaah luar negeri.

"Jemaah 45 ribu kalau dibagi ke seluruh negara-negara berpenduduk Muslim tentu sangat sangat sedikit sekali," ujarnya.

45 ribu dinilai sangat sedikit, padahal, pada musim haji 2019 atau sebelum pandemi, Indonesia saja mendapatkan kuota 231 ribu jemaah.

Sementara, hingga saat ini, Arab Saudi belum membuat petunjuk teknis serta belum mengundang negara-negara yang akan memberangkatkan jemaah haji untuk berdialog serta membagi kuota. Padahal waktunya sudah sangat mepet.

"Dikatakan mepet lantaran penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji membutuhkan persiapan khusus yang terperinci dan harus disiapkan jauh-jauh hari," jelas Gus Sholah.

Keputusan pemerintah ini, lanjutnya, pasti didasari pertimbangan agama yakni menjaga keselamatan jemaah di masa pandemi. Bahkan, ada mutasi varian baru Covid-19.

Pandemi merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda, tetapi beribadah dalam keadaan darurat bisa ditunda.

Oleh karena itu, menjauhi kerusakan lebih diutamakan daripada menjalankan kebaikan.

"Apalagi saat ini sedang pandemi yang juga butuh perlakuan khusus. Maka, menjaga keselamatan jiwa harus diutamakan," katanya.

Ia berharap, kedepan pemerintah perlu mendorong dialog multilateral guna membahas masa depan penyelenggaraan haji.

Mengingat, ini tahun kedua Saudi tidak membuka akses jemaah luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji.