Seleksi PPPK 2021, Guru Honorer di Jateng Kesulitan Temukan Data Dapodik, Begini Solusi BKN

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Pemerintah membuka pendaftaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari 30 Juni- 21 Juli 2021.

Namun, ada sejumlah permasalahan dialami guru honorer di Jawa Tengah yang mendaftar seleksi PPPK.

Pendaftar menilai persyaratan terlalu rumit lantaran guru harus terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

Seperti yang dialami Danang Cahya Firmansah, seorang guru di satu SMP negeri di Temanggung.

"Sebelum saya mengajar di Temanggung, saya sudah mengajar di salah satu SMP swasta di Kota Semarang."

"Di SMP swasta tersebut saya mendapat Dapodik," kata Danang ketika dihubungi Tribunpantura, Jumat (16/7/2021).

Saat ini, di SMP yang baru, ia juga mendapatkan Dapodik.

Ketika mendaftar PPPK di laman SSCASN, ia tidak menemukan Dapodik yang baru.

Di laman hanya tertera Dapodik sekolah yang lama atau sekolah swasta di Semarang.

"Padahal saya hendak mendaftar PPPK di sekolah negeri yang sekarang."

"Namun kendalanya Dapodik saya masih tercantum di Dapodik SMP di Semarang."

"Padahal, di sekolah yang sekarang saya juga sudah memiliki dapodik," jelasnya.

Ia pun sempat menghubungi operator sekolah di SMP swasta di Semarang untuk mencabut atau mengeluarkan Dapodik miliknya di sekolah tersebut.

Setelah itu, Dapodik di laman SSCASN tetap tidak berubah atau masih tertera Dapodik di sekolah yang lama.

Terpaksa, Danang pun harus mendaftar di sekolah lain, bukan di sekolah tempat mengajarnya saat ini.

Akibatnya, ia harus mengikuti tes PPPK tahap kedua.

Situasi itu merugikan bagi dirinya, dimana seharusnya dia bisa mengikuti seleksi dan tes di sekolah tempat dia mengajar saat ini yang mendapatkan prioritas.

"Kalau mendaftar di sekolah induk, sekolah saya mengajar, mendapatkan prioritas dengan mengikuti tes tahap pertama."

"Kalau mendaftar di sekolah lain harus bersaing dengan guru dari sekolah lain yang mendaftar," terangnya.

Mengutip dari akun Instagram BKN, apabila data Dapodik tidak ditemukan, BKN menganjurkan sebaiknya proses pendaftaran tidak dilanjutkan.

Pelamar disarankan untuk melapor dulu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) guna memperbaiki data miliknya. (mam)