Serapan Dana Desa di Jawa Tengah Capai 54,54 Persen

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Serapan Dana Desa (DD) 2021 di Jawa Tengah mencapai 54,54 persen. Angka ini melebihi serapan nasional.

Selain itu, desa-desa di Jateng juga telah mengalokasikan 8 persen dari DD untuk penanggulangan Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Sugeng Riyanto mengatakan, serapan DD di Jawa Tengah cukup tinggi.

"Dari 7.809 desa untuk dana desa (tahun 2021) serapannya sudah 54,54 persen. Tataran nasional itu baru kurang lebih 42 persen. Jawa Tengah itu tertinggi, ranking atas untuk total nasional," kata Sugeng, dalam rilisnya usai acara Rembug Desa secara online bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (26/7/2021).

Dikatakan Sugeng, tahun ini Jawa Tengah mendapatkan pagu DD sebanyak Rp 8,2 triliun. Itu diperuntukkan bagi 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten.

Terkait penggunaan DD untuk penanggulangan Covid-19, desa-desa di Jateng telah menunaikan kewajibannya. Adapun, besaran dana penanggulangan Covid-19 minimal 8 persen dari DD.

"Sudah melebihi dari pagu itu. Yang penting satu di Musdessus kan, mereka tetap taat asas patuh. Karena DD 8 persen penanggulangan Covid-19 sangat bervariasi. Dulu untuk aman dari Covid, sekarang sampai pemulasaraan jenazah, pemakaman belum lagi yang isolasi mandiri butuh dukungan logistik," sebutnya.

Ia menambahkan, penggunaan DD juga bisa diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itu sesuai dengan petunjuk dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan.

Dijelaskannya, sesuai peraturan dua kementrian tersebut penggunaan DD untuk BLT, besarannya ditentukan sesuai besaran DD yang diterima. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp 800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD.

Desa dengan DD Rp 800 juta - Rp 1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp 1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.

"Mengingat sekarang warga yang terdampak kian banyak. Belum tentu terwadahi dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk itulah dari kementrian keuangan dan kementrian desa menerbitkan aturan yang terbaru itu," paparnya.

Terkait pencairan BLT DD, Sugeng menjelaskan hal itu sesuai dengan tahapan yang ada di desa masing-masing.

Memastikan data tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun rajin turun ke desa-desa. Melalui ajang Rembug Desa. Ganjar mensupervisi penggunaan DD baik turun langsung maupun melalui daring.

Empat kali sudah Ganjar menyambangi desa. Dua kali ia turun langsung ke Cilacap dan Rembang, sisanya melalui teknologi daring di Banjarnegara dan Banyumas.

Di Banyumas, Kades Karangnangka Sunarto memaparkan telah mengakomodasikan DD lebih dari delapan persen. Hal itu untuk menanggulangi Covid-19 melalui gerakan kader PKK.