Pantura Jateng Terancam Tenggelam, Ini Kata DPRD Jawa Tengah

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso, meminta pemerintah provinsi untuk mengambil kebijakan guna menghentikan eksploitasi air tanah.

Tujuannya agar mengurangi laju penurunan permukaan tanah terutama di daerah pantura.

"Jika eksploitasi air tanah tidak dihentikan maka sisi utara Jawa akan kehilangan banyak daratannya, pantura akan tenggelam. Pemerintah provinsi harus menyiapkan antisipasi atas hal tersebut," kata Hadi, dalam keterangannya, Minggu (8/8/2021).

Hadi menyampaikan bahwa para ahli memperkirakan permukaan laut akan naik 25 hingga 50 centimeter pada tahun 2050. Kemudian pada tahun 2100, air laut akan menggenangi sebagian besar kota pesisir di Indonesia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyatakan bahwa ini merupakan alarm bahaya atas pembangunan kawasan industri besar-besaran di pantura. Bahkan di Kabupaten Pekalongan sedang disiapkan proyek swasta dengan plan Segitiga Emas Pekalongan.

"Ini merupakan alarm bahaya jika tidak diperhatikan dampak lingkungannya maka akan memperburuk kondisi permukaan di area pantura. Pantura tenggelam bukanlah bualan," lanjutnya.

Menurutnya, ada beberapa upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah masifnya penurunan permukaan tanah di beberapa titik rawan di Jawa Tengah.

Di antaranya adalah menggantikan eksploitasi air tanah dengan air permukaan saat ini melalui pembangunan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAMReg) Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan) untuk mengurangi penggunaan air tanah dangkal yang menyebabkan kuantitas sumber air di wilayah tersebut cenderung menurun.

Sebagaimana diketahui, SPAMReg Petanglong ini ditargetkan meningkatkan akses air minum aman bagi 32.000 sambungan rumah (SR) yang tersebar di tiga daerah tersebut.

"Optimalisasi ini akan meminimalisir penggunaan air tanah dangkal oleh masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mereka," jelasnya.

Hadi juga memaparkan upaya lainnya adalah menanam kembali mangrove, agar membentuk kembali garis pantai, menangkap sedimen transport untuk mengisi daratan dan menjadikan ekosistem estuari semakin hijau dan kaya akan unsur-unsur yang menopang keberlangsungan kehidupan mahluk hidup.

Kemudian, lanjutnya, menyempurnakan sistem planing pengendalian banjir dan rob yang sudah diinisiasi. Kemudian diimplementasikan seiring berpacu dengan laju land subsidence.

Masih kata Hadi, kepedulian bersama untuk menjaga lingkungan, termasuk kepedulian semua penghuni daerah aliran sungai (DAS).

"Pemerintah dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan aktivis lingkungan dalam menjaga ekosistem di DAS," tuturnya.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, di wilayah pantura terdapat 14 sungai rawan banjir seperti sungai Bremi, Widuri dan sungai pekalongan di Kota Pekalongan dan kanal banjir timur (KBT) di Kota Semarang.

Pria asal Wonogiri ini menyampaikan bahwa semua pihak harus memiliki kesamaan visi serta tekad yang bulat untuk menyelamatkan (menghambat) agar land subsidence tidak terus terjadi.

"Dibutuhkan kesungguhan dari pihak pemerintah, swasta serta masyarakat dalam melakukan tindakan nyata demi menahan laju land subsidence di wilayah pantura," tandasnya.