Sucipto Hadi Purnomo: 'Bahasa Jawa Butuh Anjing Penjaga'

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Ahli Bahasa dan Sastra Jawa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo memandang perlu dibentuk Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa.

Badan ini berperan sebagai anjing penjaga untuk mengawasi dan memastikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra Jawa.

Hal itu dituangkan Sucipto pada rumusan serial Diskusi Kelompok Terpumpun Kongres Bahasa Jawa (KBJ) VII yang diserahkan kepada Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Eris Yunianto, di Bandungan Kabupaten Semarang pada Selasa (30/11/2021) lalu.

"Jika ada pemerintah kabupaten atau kota yang abai untuk ngopeni (merawat) Bahasa Jawa, tim ini yang mengingatkan."

"Jadi, bukan sekadar sebagai panitia penyelenggara kongres," kata Sucipto dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, tim kecil itu terdiri atas para tokoh Bahasa dan Sastra Jawa yang memiliki reputasi di bidang tersebut serta mempunyai kejelian dan keberanian bersuara.

"Tim bekerja sepanjang waktu di antara satu kongres ke kongres berikutnya," tandas ketua Organisasi Pengarang Sastra Jawa ini.

Selama ini, kata dia, kongres yang sudah berjalan selama enam kali dengan biaya miliaran rupiah berkesan sekadar sebagai upacara.

"Sekadar jadi parade pidato. Dari waktu ke waktu nyaris sama."

"Yang beda cuma formula kalimat dan orangnya," ungkap dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Unnes ini.

Sucipto juga mengingatkan perlunya dipastikan dan dilakukan pengawalan, baik melalui penyiapan cetak biru kongres maupun strategi penganggaran, agar digelar Kongres Bahasa Jawa VII selambat-lambatnya 2023.

"Kongres perlu didahului dengan serangkaian kegiatan Pra-KBJ pada 2022," imbuhnya.

Sementara, Eris Yunianto selaku penanggung jawab diskusi mengemukakan, forum juga menyepakati regenerasi penutur dan kreator bahasa Jawa perlu dilakukan secara terencana, optimal, dan berkelanjutan di berbagai ranah.

"Mulai dari rumah, berlanjut di sekolah, pemerintah, dan masyarakat melalui sinergitas antarelemen."

"Sementara pemerintah daerah menjadi katalisator sekaligus fasilitatornya," katanya.