Perempuan Warga Kudus yang Jadi Korban Kekerasan Diminta Tak Takut Melapor

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Bagi perempuan warga Kabupaten Kudus yang menjadi korban kekerasan diminta untuk melapor tanpa harus takut dianggap sebagai aib.

Sebab, dengan melapor akan ada penanganan dan pendampinhan secara intensif dan agar kejadian kekerasan serupa tidak dialami oleh perempuan yang lain.

Ketua TP PKK Kudus, Mawar Hartopo mengatakan, kekerasan terhadap perempuan di Kudus diakuinya masih belum banyak korban yang berani melapor dan mengungkapkannya.

Umumnya mereka malu dan tidak ingin hal itu diketahui oleh orang sekitar karena takut dianggap aib.

Padahal, jika hal tersebut didiamkan, akan menjadi biasa, dan kaum perempuan selamanya akan menjadi objek kekerasan tanpa ada perlindungan.

"Karena perempuan patut dicintai dan disayangi, bukan untuk disia-siakan," kata Mawar Hartopo, seusai memimpin apel peringatan Hari Ibu di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (22/12/2021).

Dalam peringatan hari ibu tersebut, kata Mawar, pihaknya konsentrasi terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu, bagi perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik bisa segera melapor.

Bisa ke kepolisian atau meminta perlindungan melalui wadah organisasi perempuan.

Kemudian, lanjut Mawar, di dalam PKK sendiri memiliki unit yang fokus dalam pendampingan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Misalnya dari Pokja 1 TP PKK, siap untuk merangkul korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

"Setiap wadah organisasi perempuan di Kudus, organisasi wanita bisa menampung.

Saya di sini menekankan tidak usah merasa rendah diri. Tidak usah merasa takut karena mungkin ada ancaman segala macamnya," ujar Mawar.

Misalnya saja ketika kekerasan tersebut menimpa perempuan yang ada di desa, bisa meminta perlindungan pada kader Dasa Wisma (Dawis).

Di situ bisa diselesaikan melalui jalur mediasi dengan penengah tokoh masyarakat setempat.

Jika memang kekerasan tersebut sudah sampai tahap yang tidak bisa ditolerir, korban bisa lari ke Puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan visum sebagai bukti untuk laporan ke pihak kepolisian.

"Umumnya mereka merasa takut (kekerasan) bakal terulang lagi.

(Kalau melapor) di situ nanti ada pendampingnya, di Kudus kita punya JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak)," katanya.

Mawar sendiri mengaku pernah sekali turut serta mendampingi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Meskipun secara pribadi dia takut karena tidak tega atas apa yang dialami oleh korban.

Dalam kasus tersebut, kata Mawar, akhirnya berujung damai karena dikhawatirkan ketika harus cerai yang menjadi korban malah sang anak.

Sementara, Ketua JPPA Kudus, Noor Haniah mengatakan, selama 2019 pihaknya mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kudus ada sebabyak 29 kasus. Kemudian pada 2020 terdapat 25 kasus.

"Untuk 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kudus sampai Desmeber ini ada 29 kasus," uhar Noor Haniah.

Dari seluruh kasus tersebut, ada yang diselesaikan melalui jalan mediasi hingga berujung damai.

Ada pula yang harus diselesaikan melalui proses hukum.

Haniah menegaskan, kasus kekerasan yang dinilai parah maka harus diselesaikan melakui jalur hukum. Misalnya kasus pemerkosaan yang membuat korban trauma berat.

"Kita lihat kasusnya. Kalau tidak kami mediasi, kami minta proses hukum. Tapi kami lihat lokus dan kasusnya dulu," kata dia.

Lebih lanjut Haniah menegaskan, bagi siapa pun perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan diminta untuk tidak sungkan melaporkannya. Sebab, sudah ada dasar regulasi yang bisa digunakan untuk memproses pelakunya.

"Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk membantu perempuan atau anak yablng menjadi korban kekerasan," tandas Haniah.