Mantan Jubir Gus Dur Laporkan Ganjar ke KPK, Rudy Solo: Tuntaskan, Jangan Jadi Batu Sandungan

TRIBUN-PANTURA.COM, SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga terlibat kasus korupsi proyek e-KTP.

Pelapornya adalah Adhie Massardi, mantan juru bicara Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan dan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara atas pelaporan tersebut.

Menurut Rudy, pada dasarnya mendukung pelaporan tersebut.

Namun, demikian harus ada bukti yang kuat dan penanganan juga harus tuntas.

Baca juga: Polemik Banteng vs Celeng, Wakil Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto Tanggapi Pernyataan FX Rudy

Baca juga: Gubernur Ganjar Angkat Bicara Terkait Fotonya dengan Mantan Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo

Baca juga: Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy Sorot Rangkap Jabatan Bambang Pacul: Kok Kayak Kurang Kader

"Yang namanya politik dinamikanya memang seperti ini."

"Namun saya juga sangat setuju kalau ada lembaga anti korupsi yang melaporkan siapapun yang berindikasi korupsi."

"Akan tetapi, mohon dengan KPK untuk ditangani sampai ke akar-akarnya," ungkap Rudy, Jumat, (7/1/2022).

Pria yang juga mantan Wali Kota Solo ini juga menuturkan, dalam penanganan dugaan kasus korupsi tersebut jangan hanya menjadi batu sandungan.

"Diharapkan tuntas dalam menangani, dituntaskan, jangan hanya sebagai batu sandungan."

"Ini mengingat elektabilitas Ganjar Pranowo yang saat ini sangat tinggi dalam bursa capres 2024," ucapnya.

Sehingga, lanjut dia, dia menanggapi pelaporan tersebut secara sederhana. 

"Setuju semua dilaporkan, dengan catatan ada bukti-bukti yang otentik bahwa mereka-mereka ini terlibat dalam kasus tersebut," tuturnya.

Selain itu, Rudy juga menjelaskan, dalam dugaan kasus korupsi tersebut yang dilaporkan jangan hanya terkait masa lalu saja, melainkan dalam masalah saat ini juga harus cepat ditangani.

"Saya berharap, jangan hanya masalah atau dugaan kasus korupsi Pak Ganjar saja yang ditangani."

"Namun, untuk masalah dugaan korupsi yang masih belum terungkap juga harus segera ditangani," terangnya.

Menurutnya, ke depan untuk pemimpin selanjutnya bisa menjadi pemimpin yang jujur, disiplin dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun kenegaraan.

Terkait indikasi adanya muatan politis dalam pelaporan dugaan korupsi E-KTP atau KTP Elektronik, Rudy mengungkapkan hal itu bisa saja terjadi. 

"Mau dikatakan muatan politis juga bisa, mau dikatakan tidak ada muatan politis juga boleh-boleh saja."

"Namun yang jelas, kenapa baru sekarang? Kok tidak kemarin waktu mencalonkan Gubernur Jateng yang pertama dan kedua," ungkapnya.

"Lha ini KPK sendiri harus bertindak secara detil juga menyikapi dan pengumpulan data-data," tambahnya.

Dia juga berkeyakinan, dalam pelaporan dugaan kasus yang menyeret nama Ganjar Pranowo tersebut tidak terlibat. 

"Kalaupun terlibat, sudah dari kemarin Pak Ganjar terkena kasus itu."

"Pak Ganjar Pranowo sudah dua periode lo dipilih menjadi Gubernur Jateng," katanya.

Dia berharap KPK bertindak bijak, dalam penanganan dugaan kasus penyimpangan mengenai tindak pidana KTP Elektronik tersebut. 

"Kalaupun tidak terlibat dan berperan dalam dugaan kasus tersebut, dimohon untuk dibersihkan namanya melakui konferensi pers daripada KPK itu sendiri."

"Orang lapor kan belum tentu mempunyai bukti yang kuat," jelasnya.

"Yang jelas saya percaya kepada Pak Ganjar, selama menjabat sebagai gubernur tidak melalukan hal-hal yang tidak terpuji," tandasnya. (*)