Berita Kajen

Video Dewan dan Pemkab Sepakati KUA PPAS Perubahan APBD Kab Pekalongan

Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan, rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: restu dwi r

TRIBUNPANTURA.COM, KAJEN - Berikut video Dewan dan Pemkab Sepakati KUA PPAS Perubahan APBD Kab Pekalongan.

Setelah beberapa kali dilakukan pembahasan, rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 akhirnya disepakati oleh DPRD dan Pemkab setempat.


Dengan adanya kesepatan tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepakatan melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang paripurna DPRD setempat.


Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, karena telah mencurahkan pikiran dan perhatiannya dalam pembahasan rancangan kebijakan umum APBD (Perubahan KUA) serta perubahan PPAS Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2022.


''Alhamdulillah, dengan kerja keras kita bersama akhirnya perubahan KUA PPAS bisa disepakati," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (18/9/2022).


Menurut Fadia, perubahan KUA dan PPAS tahun Anggaran 2022 ini akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi perangkat daerah.


Kemudian juga, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.


"Untuk pendapatan daerah yang pada penetapan APBD tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.215.434.954.546, kini menjadi sebesar Rp 2.196.687.151.000.

Sedangkan untuk Belanja daerah yang pada penetapan APBD tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.219.934.954.546, berubah menjadi Rp 2.352.697.263.626," imbuhnya.


Pihaknya mengungkapkan, terdapat perbedaan pendapat, persepsi maupun pemikiran.

Namun demikian, hal itu bisa sinkronkan yang kemudian menjadi kesepakatan bersama secara normatif dengan semangat mencapai hasil terbaik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


''Saran dan masukan yang telah disampaikan, akan kami jadikan bahan penyempurnaan kedepan guna lebih memantapkan kualitas penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan," ungkapnya.


Harapannya, dengan adanya perubahan kebijakan itu Pemkab Pekalongan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


"Hal itu sesuai dengan komitmen saya dan wakil Bupati Pekalongan yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata (SETARA) dan berbudaya gotong royong," tambahnya. (dro)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved