Berita Jateng

Pengembang Perumahan Mulai Nakal, Heri Pudyatmoko: Pemerintah Jangan Sampai Kecolongan

Pembangunan perumahan ilegal atau yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) marak terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Penulis: hermawan Endra | Editor: m zaenal arifin
Dokumentasi
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Heri Pudyatmoko. 

 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Pembangunan perumahan ilegal atau yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) marak terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah (Jateng) seiring dengan berkembangnya industri perumahan. 

Seperti halnya kasus pembangunan perumahan ilegal di Kota Semarang. Puluhan bangunan liar ditemukan di kawasan perumahan di Kelurahan Sekaran, Patemon, dan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati beberapa hari lalu. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko mengatakan bahwa pendirian bangunan yang tidak mengantongi IMB seperti di Kota Semarang tersebut juga berpotensi terjadi di beberapa daerah lainnya di Jateng. 

Untuk mengantisipasi hal serupa, pengecekan dan pengawasan secara berkala harus dilakukan. Heri menegaskan, pemerintah jangan sampai kecolongan dan membiarkan pengembang perumahan yang 'nakal'. 

"Pemerintah jangan sampai kecolongan. Setiap ada pendirian bangunan harus ada tim pengawas tersendiri. Harus dicek semuanya apakah sudah memiliki izin atau belum," ujar Heri Pudyatmoko, kemarin. 

Ia melanjutkan, jika proyek pembangunan rumah dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka daerah bisa kehilangan potensi retribusi dan pajak dari IMB. 

"Seharusnya bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi kalau pengembang tidak punya izin dan tidak ada tindakan dari pemerintah, itu berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan. Daerah itu sendiri yang akan rugi," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Lanjutnya, Heri juga mendorong pemerintah daerah di Jateng untuk bertindak tegas terhadap pengembang yang nakal sesuai Perda yang dimiliki masing pemerintah kabupaten/kota. 

Jika pendirian bangunan tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kota (KRK), maka pengembang harus diberikan sanksi berat. Hal ini untuk membuat jera dan juga sekaligus mencegah menjamurnya perumahan ilegal.

“Sanksi yang pertama, diberikan peringatan. Kalau mereka sudah kelewatan, harus ada pembongkaran, kalau itu memang bangunan yang sudah jadi dan tidak disertai dengan bukti-bukti dokumen yang sudah diatur dengan Perda,” katanya. 

Selain itu, Heri juga mengimbau kepada seluruh pengembang untuk mengurus IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masing-masing daerah sebelum mendirikan bangunan. 

Di samping itu, menurutnya, legalitas dan perizinan pembangunan rumah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pertanahan sangat penting untuk menghindari sengketa. 

"Pengembang harus mengajukan izin sesuai regulasi yang sudah ditentukan di area tersebut. Bukti-bukti legalitas berupa dokumen itu harus dimiliki biar nggak ada konflik dan sengketa di akhir," pungkas Heri Pudyatmoko. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved