Berita Jateng

Ini 6 Daerah Rawan Konflik Menuju Tahun Pemilu 2024 Menurut Wakil Ketua DPRD Jateng

Pemilu 2024 dinilai menjadi momen yang rawan atau berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Penulis: faisal affan | Editor: m zaenal arifin
Dokumentasi
Diskusi tentang tema "Jawa adalah kunci pemilu 2024". 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Pemilu 2024 dinilai menjadi momen yang rawan atau berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Hal ini tidak lain karena setiap kelompok memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengingatkan, potensi konflik tersebut tentunya harus diantisipasi sejak dini agar tidak ada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Heri mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng untuk bergerak mulai dari sekarang menyiapkan skema antisipasi konflik sosial.

"Langkah awal yang harus dilakukan yaitu memetakan terlebih dahulu daerah mana saja yang rawan konflik. Hal ini bisa berkaca pada data Pemilu tahun sebelumnya dan melihat juga kondisi saat ini," ujarnya, kemarin.

Ia menyebutkan, pada Pemilu 2019, Forkopimda Jateng memetakan enam daerah rawan konflik. Daerah tersebut yaitu Solo Raya, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Pati, dan Kota Semarang.

Dikatakannya, peta tersebut bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan dinamika politik di Jateng. Maka, langkah antisipatif terhadap konflik harus dilakukan lebih awal agar prosesnya mulai dari tahapan hingga pelaksanaan berjalan dengan kondusif.

"Ini menjadi tanggung jawab bersama antar seluruh pihak, pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, serta juga pelaksana dan pengawas Pemilu. Mari jaga keamanan dan ketertiban di masyarakat biar Jateng bisa tetap adem ayem," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia melanjutkan, komunikasi dan koordinasi secara intens perlu ditingkatkan. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas disarankan untuk menjadi fasilitator yang mempertemukan antar partai politik agar terjalin hubungan dan interaksi yang positif.

Selain itu, seluruh pihak juga diminta untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mewaspadai narasi yang provokatif. Heri berpesan, jangan sampai ada yang memprovoksi dan terprovokasi agar tidak menimbulkan perpecahan di Jateng.

"Tunjukkan kalau kita adalah masyarakat Jawa Tengah yang masyarakatnya mencintai perdamaian. Toleransi harus dijunjung tinggi dan perbedaan harus bisa disikapi dengan bijak. Apa pun yang ada di depan kita, termasuk Pemilu 2024 nanti, Jateng harus tetap gayeng," pungkas Heri Pudyatmoko.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng Haerudin menilai bahwa setiap gelaran Pemilu berpotensi menimbulkan konflik. Terutama di jajaran masyarakat bawah yang fanatik terhadap pilihan tertentu.

Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat harus dibekali pendidikan politik supaya memahami bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya disikapi dengan sentimen. Pendidikan politik menjadi salah satu kunci peredam konflik pada Pemilu 2024, khususnya di Jateng.

"Pendidikan politik akan memahamkan masyarakat bahwa Pemilu adalah bagian dari keterlibatan masyarakat dalam menjalankan demokrasi. Saya yakin kalau Jawa Tengah bisa tetap aman, tertib, dan kondusif," ungkap Haeruddin.

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved