Jembatan Sungai Cireuy di Cimanggu Cilacap yang Putus Akibat Longsor Kini Rampung Dibangun

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Jembatan sungai Cireuy yang putus akibat diterjang banjir dan longsor di Desa Kutabima, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap kini telah selesai diperbaiki.

Jembatan pengubung Desa Kutabima dan Desa Pesahangan ini sebelumnya sempat putus pada Maret 2022 lalu.

Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar beserta Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dan Danlanal Cilacap pada Kamis (12/1/2023) lalu meresmikan jembatan tersebut.

Setelah meresmikan Jembatan Sungai Cireuy, segenap pimpinan daerah kemudian meninjau area relokasi bagi warga terdampak bencana tanah longsor.

Nantinya, 25 warga yang rumahnya rusak imbas bencana tanah longsor akan direlokasi di dua lokasi yakni di Dusun Citulang dan Dusun Cibumi.

Dua lokasi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai area relokasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung. 

“Nanti tinggal kita pastikan karena relokasi butuh prasarana yang tepat. Jadi ketika warga direlokasi harus merasa nyaman, baik secara fisik maupun mental," kata Yunita. 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Widjonardi mengatakan, selain perbaikan jembatan, pihaknya bersama Kementerian PUPR dan sejumlah instansi terkait juga membangun drainase dan turap. 

Lebih lanjut dikatakan Widjonardi bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan agar ketika terjadi banjir, air dapat langsung dialirkan ke sungai.

“Perbaikan dan pembangunan drainase ini untuk memudahkan akses warga setempat. Selain itu juga untuk antisipasi bencana yang kerap terjadi di wilayah ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat menyatakan pihaknya siap mendukung dari sisi regulasi agar penanganan bencana di Kabupaten Cilacap lebih optimal. 

Pasalnya, menurut dia penanganganan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah dengan segenap masyarakat. 

Namun kesadaran mitigasi bencana juga harus terus disosialisasikan untuk menekan jumlah kerugian dan korban jiwa.

“Penanganan bencana ini utamanya dari BTT dulu. Kalau untuk hunian, apabila sudah ada kajian tadi masuk di APBD, jangankan di definitif. Di perubahanpun kalau ada uangnya pasti kita sepakat. Kita dorong secepatnya,” kata Taufik. (*)