Terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko

Menanggapi masalah ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun telah mengintruksikan bupati hingga kepala desa untuk melaporkan data locus intervensi kemiskinan ekstrem setiap pekan.

Instruksi tersebut diberikan saat Ganjar memberikan arahan kepada bupati, OPD, camat, dan kepala desa Kabupaten Pemalang dan Brebes di Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (24/1/2023).

Ganjar merinci, kepala desa bertugas mendata lalu disupervisi camat dan pihak kabupaten/kota menghimpun data yang didapat untuk dilaporkan secara mingguan.

Menurutnya, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem langkah yang dilakukan adalah menentukan locus dan mendesain intervensi. 

Dua hal itu ditentukan dengan pendekatan individual dan kolektif. Dalam hal kepala desa menjadi ujung tombak penentuan sasaran intervensi.

"Satu, kades memastikan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan miskin tidak ekstrem. Datanya kita pastikan dulu. Dua, kondisi riil itu perlu intervensi apa," jelasnya.

Intervensi tersebut terbagi lagi dalam dua poin. Pertama, intervensi yang sudah diprogramkan. Kedua, intervensi yang belum diprogramkan.

"Yang sudah diprogramkan itu sumber keuangannya dari mana. Nah yang belum akan kita carikan. Untuk yang kita carikan ini macam-macam apakah nanti kita akan menggunakan CSR, Baznas, atau sumbangan dari banyak pihak untuk coba kita dorong. Nanti kita akan bantu," lanjut dia.

Setelah memastikan warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan miskin tidak ekstrem, langkah berikut adalah pendataan.

Dalam data tersebut disebutkan secara detail mengenai indikator-indikator. Misal untuk kemiskinan ekstrem diukur juga pengeluaran tiap bulan dan lainnya.

Intervensi terakhir yang dilakukan adalah memberikan akses pendidikan kepada anak dari keluarga miskin. Akses sekolah sangat dibutuhkan karena rata-rata indikator kemiskinan adalah mereka tidak sekolah. (*)