Fadia Arafiq Soroti Capaian UHC Kabupaten Pekalongan yang Baru Capai 88,5 Persen

TRIBUN-PANTURA.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, menyampaikan tanggapan Bupati Pekalongan mengenai pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2024.

Bupati Pekalongan, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda menekankan bahwa masukan, saran, dan imbauan dari berbagai Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan akan dijadikan pertimbangan serius dalam proses selanjutnya.

"Ada empat poin jawaban terkait pertanyaan dan tanggapan yang serupa dari Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Pekalongan. Poin Pertama, terkait peningkatan pendapatan asli daerah."

"Pemkab Pekalongan menggarisbawahi strategi untuk mendorong digitalisasi dan elektronifikasi pajak, serta retribusi daerah, melakukan pemantauan lapangan secara berkala, dan bermitra untuk efektifitas penagihan serta pengelolaan aset," kata Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar saat rilis yang diterima, Senin (23/10/2023).

Kedua, dalam hal pelayanan kesehatan, Bupati menyoroti pencapaian UHC Kabupaten Pekalongan yang sudah mencapai 88,5 persen, sehingga perlu didorong dari semua pihak agar mencapai UHC 98 persen.

Masyarakat yang belum memiliki JKN-KIS, dapat menggunakan program pengobatan gratis dengan menunjukkan KTP.

"Sementara itu, RSUD Kesesi juga mempersiapkan diri dengan survei akreditasi, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan fasilitas menuju BLUD di tahun 2024," imbuhnya.

Poin ketiga menekankan penyediaan air bersih sebagai respons terhadap kekeringan, yang telah dianggarkan dalam APBD 2023 dan 2024.

"Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mendistribusikan air bersih ke 29 desa yang terdampak, mencapai 877.000 liter hingga 8 Oktober 2023," ucapnya.

Keempat, Bupati menekankan prioritas program pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang melalui proses tahapan yang matang.

"Hal ini mencakup RPJMD, RKPD yang diserasikan dengan Musrenbang, KUA-PPAS, dan RAPBD, dengan sebagian besar belanja modal difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar," katanya.

Selanjutnya, dalam paripurna tersebut Bupati juga memberikan jawaban secara fraksional atas pertanyaan dari Fraksi PAN, Fraksi PDI, dan Fraksi PKB.

Hal ini mencakup pembangunan Jembatan Pantianom, strategi untuk memperkuat daya saing daerah, dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui pelatihan digital marketing.

Kemudian, penggunaan metode pembayaran non tunai, upaya antisipasi terhadap bencana alam dan sosial dengan alokasi dana tak terduga yang memadai, defisit anggaran yang sebagian besar untuk menutup keperluan pemilukada, serta komitmen bahwa infrastruktur masih menjadi prioritas dalam APBD tahun anggaran 2024.

"Kami komitmen dalam menjaga ketersediaan dan harga terjangkau bahan pangan melalui pemantauan pasar dan operasi pasar," tambahnya. (*)