KPK Datangi Pemkab Batang dan Kumpulkan Kontraktor, Ini yang Dilakukan

TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang menggelar sosialisasi anti korupsi dengan mengundang penyedia barang dan jasa konstruksi yang selama ini bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (28/11/2023).

Sosialisasi ini juga menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan pemerintah daerah berintegritas.

“Apalagi melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang hanya Rp 300 miliar saja itu termasuk yang sedikit dengan perencanaannya Rp 1,9 triliun untuk rangkaian program masyarakat serta pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyebut untuk penyedian barang dan jasa kontruksi di beberapa Kabupaten dan Kota sekarang banyak indikasi adanya monopoli komunikasi dengan vendor. 

“Melihat banyak daerah, e-katalog yang dimenangkan hanya itu-itu saja vendornya, apakah dengan seringnya vendor yang sama menang karena ada kualitasnya di situ,” ungkapnya. 

Ia berpesan, ke depan Pemkab Batang mulai tahun 2024 harus ada kualifikasi pemenang e-katalog dengan memeriksa penyedia barang dan jasa kontruksi yakni kualitas barang, harga, dan perawatan yang bagus menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Batang.

Adanya kualifikasi ini, lanjut dia, bisa menghindari kualifikasi yang mempunyai kualitas jelek tidak bisa dimenangkan untuk mencegah monopoli.

Hal itu karena sistem monopoli komunikasi dengan vendor itu, siapapun yang maju dalam tender program pemerintah pasti hanya itu-itu saja yang menang.

Ia berharap, Kabupaten Batang dengan minimnya anggaran bisa memaksimalkan program untuk masyarakat serta pengadaan barang dan jasa secara optimal.

“Pokoknya hari ini saya ingatkan jangan lagi ada sistem monopoli ini terjadi di Kabupaten Batang dan mudah-mudahan hal ini tidak ada disini,” tegasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, sosialisasi ini diberikan kepada penyedia barang dan jasa konstruksi untuk mencegah korupsi di Kabupaten Batang.

“Pemkab Batang sangat berkomitmen terus menggemakan pencegahan korupsi terjadi di Kabupaten Batang."

"Sosialisasi ini menghindari adanya gratifikasi dan suap-menyuap yang rawan terjadi di OPD-OPD dengan penyedia barang dan jasa kontruksi,” tandasnya. (*)