Pj Bupati Batang Mendadak Diundang ke Istana Negara, Ada Apa?

TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG - Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki secara mendadak diundang ke Istana Negara Republik Indonesia di Jakarta.

Undangan tersebut bertujuan untuk menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan acara peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia.

Agenda acara tersebut melibatkan beberapa kegiatan penting, selain peluncuran tahap awal Aplikasi SPBE Prioritas, juga akan diberikan penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batang, Triossy Juniarto, menjelaskan bahwa undangan kepada Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki diberikan karena SPBE di Pemerintah Kabupaten Batang masuk dalam Kategori Sangat Baik.

"Batang telah memperkenalkan konsep Government Technology (GovTech) yang dikenal dengan nama Dashboard Analitic."

"Aplikasi ini menyediakan layanan, informasi, dan pemberitaan kepada masyarakat dalam satu platform,"* jelasnya dalam keterangan rilis, Senin (27/5/2024).

Di era keterbukaan informasi publik saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki data dan informasi yang siap diakses oleh masyarakat, dan aplikasi ini akan menjadi bagian dari GovTech sesuai dengan tujuan program ini.

Namun, lanjut dia, meskipun aplikasi ini telah memberikan manfaat, masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut.

Inovasi diperlukan agar aplikasi ini lebih efektif, efisien, dan sederhana serta mudah diakses oleh masyarakat.

 "Semoga acara ini menjadi langkah maju bagi penerapan teknologi dalam Pemerintahan di Kabupaten Batang," harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan bahwa GovTech Indonesia bertujuan untuk memperkuat digitalisasi layanan pemerintah di Indonesia.

Ia juga menjelaskan pandangannya terhadap strategi pengembangan layanan pemerintah yang lebih efektif, untuk upaya mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik.

"GovTech ini akan mulai dioperasikan pada September - Oktober 2024 mendatang, membawa perubahan besar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.

Platform ini direncanakan akan mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat ke dalam satu platform yang dikelola oleh kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,"terangnya.

Lani menyoroti pentingnya integrasi dalam penyediaan layanan publik.