Diapresiasi BAKN DPR RI, Begini Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di KIT Batang

TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG - Pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), pemegang saham terbesar PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), mendapat pengakuan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengapresiasi langkah efektif dan transparan dalam mengelola dana PMN.

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT KITB beberapa waktu lalu turut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Setelah pemaparan tentang efektivitas penggunaan dana PMN, para tamu mengunjungi salah satu tenant di kawasan tersebut, yaitu PT Yih Quan Footwear Indonesia.

Perusahaan ini telah mempekerjakan 1.200 tenaga kerja, dengan 90 persen di antaranya adalah masyarakat lokal.

Pada bulan Juli, PT Yih Quan akan melakukan ekspor perdana ke Amerika Serikat.

Mereka berkeliling melihat proses produksi pabrik sepatu didampingi oleh Joanna Tsai, Marketing/Ex-Im Manager PT Yih Quan Footwear Indonesia, Joana.

Joanna menjelaskan bahwa perusahaan ini telah mempekerjakan 1.200 tenaga kerja, dengan 90 persen di antaranya adalah masyarakat lokal.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Hendrawan Supratikno, berharap KITB bisa berdaya saing global dan mendukung percepatan pengembangan kawasan industri terpadu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

"Kolaborasi antara PT KIW dan PT KITB sangat bagus," ujarnya dalam rilis, Kamis (13/6/2024).

PMN hampir Rp 1 Triliun telah digunakan dengan baik, dan negara harus mendorong akselerasi pembangunan agar layanan di kawasan industri ini bisa maksimal dalam 10 tahun ke depan.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati, memberikan apresiasi atas penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.

Selain sektor industri, KITB juga mengembangkan wisata edukasi yang menarik bagi pengunjung.

Anis menyatakan bahwa penggunaan dana PMN di KITB sangat efektif dan ada penghematan anggaran.

"Alhamdulillah, tidak ada temuan dari BPK untuk PMN ini. Ini adalah contoh bagaimana PMN digunakan sebaik-baiknya dan bisa menghemat anggaran," tambahnya.