100 Hari Wafat Bati Mulyono, Buku Biografi Ungkap Kebenaran Operasi Petrus

"Aturannya jelas. Sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000, kasus ini seharusnya dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc. Negara harus hadir dan bertindak," tegas Atnike.

Ia juga berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan inisiatif penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang digagas Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu.

Pihak keluarga Bati Mulyono sendiri menegaskan bahwa peluncuran buku ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan politik.

Sebaliknya, mereka hanya ingin menyampaikan kembali potongan sejarah yang bisa menjadi bahan kajian akademik dan pendidikan kewarganegaraan.

"Kami tidak sedang memperjuangkan agenda politik, kami ingin generasi mendatang memahami bahwa negara demokratis tak boleh mengabaikan hak fundamental warganya."

"Sejarah seperti Petrus harus dicatat, dipelajari, dan tidak boleh terulang,” pungkas Idha. (*)