TRIBUNPANTURA.COM, JAKARTA - Sebagian kader Demokrat mengklaim bila partai berlambang mercy itu tetap solid dibawah komando Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kalau memang benar Demokrat di bawah kendali putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu solid, maka saatnya AHY mengumpulkan seluruh jajaran dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Hal itu merupakan saran dari pengamat politik Hendri Satrio (Hensat).

Baca juga: Moeldoko Pimpin Demokrat Versi KLB, DPC Blora: Keliru, Itu Salah, Nanti akan Ditegur Gusti Allah

Baca juga: SBY Disebut Tak Berkeringat Besarkan Demokrat, Ketua DPC Pati: Yang Bilang Gitu Bisa Kualat!

Baca juga: Pengakuan Bambang Susilo Ihwal Kehadirannya dalam KLB Demokrat: Tak Ada Itu Iming-iming Uang

Baca juga: Rinto Ingin Tunjukkan DPD dan 35 DPC Partai Demokrat di Jateng Loyal ke SBY dan AHY

Hensat menilai, penting bagi Ketua Umum Partai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengumpulkan jajaran pengurus DPD dan DPC secara menyeluruh.

Hal ini, menurut dia, perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa partai yang ia pimpin masih solid.

"Ya sudah kalau menurut saya AHY kumpulkan orang-orang semua DPD dan DPC dia terserah mau lewat online juga enggak apa-apa," kata Hendri kepada Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Hendri juga menilai posisi Moeldoko belum kuat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Sebab, selama ini Demokrat masih identik dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena masyarakat juga masih melihat demokrat adalah SBY dan pasti DPC-DPC-nya masih setia sama SBY," ujar dia.

Namun, Hendri menilai kondisi itu bisa berubah jika Moeldoko mendapat posisi baru dari Presiden Joko Widodo, seperti menteri.

Dalam kondisi itu, jajaran pengurus Demokrat yang berpihak pada AHY akan mulai diuji kesetiannya.

Diketahui, KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Berdasarkan siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Ditegur Gusti Allah

Sebelumnya diberitakan, Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), didapuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Meski begitu, Plt Ketua DPC Demokrat Blora, Tety Indarti, mengaku kader partai berlambang mercy di Blora tetap solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, langkah KLB itu kelliru dan salah, nantinya orang-orang yang terlibat dalam 'kudeta' Demokrat akan ditegur oleh Gusti Allah.

"Tetap satu barisan tetap mendukung AHY sebagai ketua umum yang sah aja," ujar Tety kepada Tribunpantura.com melalui sambungan telepon, Sabtu (6/3/2021).

Terkait berangkatnya mantan Ketua DPC Demokrat Blora, Bambang Susilo, ke Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, menurut Tety, tidak ada persoalan.

Sebab, menurutnya, Bambang tidak lagi sebagai kader partai.

"Dia bukan kader, dia kan sudah tidak Ketua DPC lagi. Jadi ranah saya ranah partai."

"Karena dia bukan orang partai Demokrat itu haknya pribadi," ujarnya.

Tety berujar, dia ditunjuk sebagai Plt Ketua Demokrat Blora sejak pertengahan Februari 2021.

Otomatis, Bambang yang semula sebagai ketua secara tidak langsung telah dilengserkan.

Lebih lanjut, katanya, kader Demokrat di Blora tidak juga mengikuti tren di media.

Bahwasanya KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah bodong.

"Jadi teman-teman kader Demokrat di Blora mengikuti tren di media juga. Bahwa KLB terselenggara bodong."

"Hak suaranya siapa, orang DPC-nya pada nongkrong di sini yang mempunyai hak suara, ya mungkin yang milih apa demit apa makhluk gaib," ujarnya.

Tety yang juga sebagai Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah itu menegaskan, bahwa dari 35 ketua DPC di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah tidak ada satu pun yag merekomendasikan atau memberi mandat untuk KLB.

"Ini sudah ada pernyataannya. Jadi kalau seandainya di sana itu ada perwakilan dari Jawa Tengah berarti itu sudah melawan, karena pemegang hak suara dari pernyataan semua 35 kabupaten kota dan satu Ketua DPD tidak ada satu pun yang memandatkan atau memberikan mandat hak suaranya untuk itu," kata dia.

Menurutnya, sebelum KLB ada gerakan bawah tanah untuk memengaruhi Ketua DPC Demokrat di Jawa Tengah untuk turut andil dalam kongres di Deli Serdang.

Tapi, bagi Tety, setiap Ketua DPC itu  kekeh, mereka tahu bahwa KLB itu hal yang tidak benar.

"Ketua DPC itu kekeh, karena ngerti itu keliru itu salah. Makanya dia tidak mau."

"Sampai ada yang dikejar-kejar, ngumpet. Ditemui tidak mau. Dan segala macam."

"Nanti kita yakin kalau orang-orang seperti itu akan ditegur sama Gusti Allah," ujarnya. (kcm/goz)

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

• Rumah Pejabat Kejati Riau Dilempari Potongan Kepala Anjing, Muspidauan: Ini Semacam Teror Psikis

• Jateng Nomor 5 Tertinggi soal Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, Ini Kata Komnas

• Soal Varian Baru Corona B117 di Indonesia, Jokowi: Masyarakat Jangan Terlalu Khawatir

• Penyidikan Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Rp500 Juta di Tegal, Kejari Periksa 5 Saksi