Surat Keterangan Kejiwaan Hilang, Sidang Dugaan Perdagangan Satwa Dilindungi di Kebumen Jadi Sorotan

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG – Sidang perkara dugaan perdagangan satwa dilindungi dengan terdakwa berinisial AMAK (24) di Pengadilan Negeri Kebumen menjadi sorotan publik. 

Pasalnya, terdakwa ternyata merupakan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan rekam medis rumah sakit, namun tetap diproses hingga tahap persidangan.

Kuasa hukum keluarga terdakwa menduga adanya kejanggalan serius dalam proses hukum, khususnya pada tahap penyidikan.

Dokumen medis penting yang membuktikan kondisi kejiwaan AMAK disebut tidak dilampirkan penyidik dalam berkas perkara, sehingga jaksa peneliti tetap melanjutkan proses dan menyatakan berkas lengkap (P21).

Padahal berkas tersebut pernah diberikan keluarga sejak penyidikan.

Atas kejadian itu, tim kuasa hukum dari Josant and Friend's Law Firm: Dr (Hc) Joko Susanto, Sumanto S. Tirtowijoyo, Damas Reza Kurniadi, Devi Rachma Cahyani, dan Ayu Rachma Octaviani, langsung bergegas memberikan pendampingan hukum gratis kepada ibunda terdakwa, Suliyah.

Mereka hadir mendatangi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kejati Jateng, Pengadilan Tinggi (PT) Jateng, serta Sekretariat Umum  (Setum) Polda Jateng, pada Senin (22/9/25) kemarin.

Baca juga: Didakwa Perdagangkan Satwa Dilindungi, ODGJ di Kebumen Diminta Dibebaskan

Mereka menyerahkan permohonan eksaminasi dan meminta agar AMAK dibebaskan dari tuntutan dan putusan, serta penyidik yang menangani dapat diperiksa, selanjutnya supaya perkara tersebut dapat dieksaminasi.

“Kami meminta adanya eksaminasi, karena ada dugaan serius bahwa dokumen keterangan sakit jiwa milik AMAK sejak penyidikan tidak dimasukkan dalam berkas perkara, sehingga jaksa peneliti melanjutkan perkaranya."

"Padahal dokumen itu krusial dan wajib dipertimbangkan sejak awal,” tegas Joko.

Berdasarkan rekam medis RSUD Soedirman Kebumen dan RSJ Magelang, sejak tahun 2024 AMAK dinyatakan menderita skizofrenia kategori kejiwaan berat.

Kondisi ini jauh mendahului kasus dugaan perdagangan satwa yang baru muncul pada 2025.

Keluarga menyatakan telah menyerahkan salinan resmi hasil rekam medis kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

Namun, dokumen tersebut tidak tercantum dalam berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejati Jateng dan ditahan oleh Kejari Kebumen.

Akibat tidak dilampirkannya dokumen itu, jaksa menyatakan berkas lengkap (P21), perkara berlanjut ke meja hijau, dan terdakwa bahkan sempat ditahan pada tahap II. 

“Ada indikasi kuat bahwa dokumen medis ini sengaja dihilangkan oknum penyidik,” tambah Joko.

Baca juga: Penantian 39 Tahun, Jembatan Gantung Merah Putih 10 Jadi Harapan Baru Warga Kranggan-Kebumen

Jaksa Kejari Kebumen mendakwa AMAK telah menangkap, memiliki, dan memperdagangkan satwa dilindungi berupa Beruang Madu dan Kukang Jawa, masing-masing satu ekor.

Ia dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf d jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2025 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Padahal menurut keluarga dan kuasa hukum, dakwaan itu cacat sejak awal karena mengabaikan fakta medis yang membuktikan kondisi kejiwaan terdakwa.

Selain ke Kejati Jateng, PT Jateng, dan Polda Jateng, tim kuasa hukum juga mengirim surat ke Jampidum Kejagung, Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kompolnas, Mahkamah Agung, Propam Polri, hingga Irwasum Mabes Polri.

Mereka meminta agar dilakukan penyelidikan internal terkait dugaan penghilangan dokumen medis dalam berkas perkara dan eksaminasi agar perkaranya dituntut dan divonis bebas.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penkum Kejati Jateng, Arfan Triono, mengaku pihaknya baru mengetahui status ODGJ terdakwa pada persidangan terakhir, setelah keluarga menunjukkan hasil rekam medis di persidangan.

“Perkara ini masih menunggu pemeriksaan ahli untuk memastikan kondisi kejiwaan terdakwa. Jadi belum masuk tahap penuntutan,” jelasnya.

Baca juga: Pemancing Asal Brebes Hilang Tersapu Ombak di Pantai Sawangan Kebumen

Namun Arfan tidak menampik, jika dokumen medis tersebut disampaikan sejak awal ke jaksa peneliti, kasus ini seharusnya tidak sampai ke tahap persidangan. 

“Kalau dari awal ada surat kejiwaan, berkas tidak akan dinyatakan lengkap (P21). Perkara mestinya berhenti,” ungkapnya.

Meski demikian, Arfan enggan berkomentar banyak mengenai klaim keluarga yang menyatakan telah menyerahkan dokumen medis ke penyidik.

Ia hanya menegaskan bahwa dalam berkas yang diterima jaksa, memang tidak terlampir dokumen medis kejiwaan.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, karena menyingkap dugaan adanya maladministrasi dalam proses penegakan hukum.

Tidak dilampirkannya dokumen medis yang membuktikan terdakwa ODGJ dianggap sebagai pelanggaran serius, karena berpotensi menjerumuskan orang dengan gangguan jiwa ke dalam proses pidana yang seharusnya tidak layak dijalani. (*)