Berita Nasional

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Memungkinkan Penyediaan Rumah Rakyat Secara Gratis

UU Cipta Kerja diklaim pemerintah bisa menyediakan rumah rakyat secara gratis. Upaya itu bisa dilakukan melalui bank tanah.

Editor: Rival Almanaf

TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - UU Cipta Kerja diklaim pemerintah bisa menyediakan rumah rakyat secara gratis.

Upaya itu bisa dilakukan melalui bank tanah yang aturan pembentukannya tertuang dalam 10 Pasal yakni Pasal 125 hingga 135 UU Cipta Kerja.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan, bank tanah merupakan istilah standar yang berlaku di dunia internasional.

Pemain Habis Karena Covid-19, Pelatih Ukraina Shevchenko Jadikan Asisten Pelatih Sebagai Kiper

12 Orang Peserta Aksi Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Reaktif Corona

Tidak Ada Ujian Nasional Tahun 2021, Ini yang Jadi Penilaian

Pemkab Batang Berencana Manfaatkan Peternakan Lebah di Banyuputih Jadi Lokasi Wisata

Menurut sofyan, Kementerian ATR/BPN berperan mengumpulkan tanah kemudian dibagikan kembali atau restribusi kepada masyarakat dengan pengaturan ketat.

" Bank tanah ini memungkinkan kita, negara, memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis," kata Sofyan saat konferensi pers bersama UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Perolehan bank tanah bisa berupa tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) telantar atau tak diperpanjang bisa diambil Pemerintah yang kemudian secara penuh direstribusikan kepada masyarakat. 

UU Cipta Kerja mewajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah paling sedikit 30 persen untuk Reforma Agraria.

Jika tanah pertanian maupun HGU telantar dan tak diperpanjang, 100 persen nantinya akan direditsribusikan ke masyarakat.

Saat ini, banyak orang miskin tinggal menderita dan jauh tinggal di pusat kota karena negara tak memiliki tanah.

Oleh karena itu, imbuhnya, bank tanah bertujuan agar negara bisa menggunakan mekanisme wewenang yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Selain itu, bank tanah juga memungkinkan negara memiliki taman karena ketersediaan taman di Indonesia sangatlah sedikit.

Sofyan mencontohkan, Singapura awalnya hanya memiliki luas tanah sekitar 30-40 persen dimiliki negara.

Saat ini, negara tersebut mengadopsi konsep bank tanah yang dikelola oleh Singapore Authority Land.

Hasilnya, jumlah tanah yang dikontrol langsung oleh negara selalu bertambah setiap tahunnya.

Setelah Ditutup karena Ada Pegawai yang Positif Covid-19, Kini Disdukcapil Blora Telah Dibuka

Kisah Pemetik Teh di Batang yan Tetap Bersyukur Meski Terima Upah Minim

Jokowi Minta 40 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dirampungkan Dalam Sebulan, Meski Deadline 3 Bulan

Jadwal Samsat Keliling di Kabupaten Pekalongan Hari Ini, Rabu 8 Oktober 2020

Dia meluruskan, konsep bank tanah bukan menghidupan ketentuan hukum Belanda yakni, domein verklaring yang berarti tanah tak bertuan menjadi milik negara.

"Bank tanah itu adalah untuk penataan tanah. Jadi, tanah tidak optimum, terlantar, tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat," tegas Sofyan.

Kemudian, bank tanah juga memiliki organisasi yang tiga diantaranya merupakan menteri dan bertugas sebagai komite dalam penetapan aturan, dewan pengawas untuk mengawasi jalannya bank tanah, serta badan pelaksana.

"Dengan demikian, bank tanah dapat diawasi dengan baik. Sehingga, tujuan bank tanah tersebut dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diinginkan," pungkas Sofyan. (*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved