Ngopi Surup Bareng Asip Kholbihi, Bahas Modal Utama Santri Sebelum Terjun ke Politik

Tentu agak berbeda dengan dialektika politik yang kita dapatkan secara akademik, walaupun secara kultural saya menekuni politik bergaya pesantren. Tetapi secara akademik baik dari S1 saya Fakultas Hukum di Universitas Pekalongan, S2 saya di Magister ilmu politik UNDIP, 

Kemudian S3 saya juga ambil ilmu pemerintahan dan politik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi memperkaya khasanah pengetahuan maupun implementasi politik itu memang harus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah memperkaya aspek akademik agar kita ini ketika terjun ke politik tidak menjadi politisi yang karbitan, atau menjadi politisi dadakan. Tidak punya alat ukur yang memadai, kemudian tidak punya referensi yang memadai sehingga, nanti ketika menjadi pemimpin ini memimpin dengan tangan kosong itu berbahaya bagi masyarakat yang dipimpin.

Karena bondo nekat atau bonex menjadi pemimpin tanpa dibekali dengan tadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin harus rela berkorban terutama dalam untuk memperkaya khazanah khazanah keilmuan tentang politik tentang pemerintahan tentang ekonomi, budaya, sosial, sehingga produk kebijakan kita insyaallah ini tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat banyak, karena kita berpedoman pada kebijakan pemerintah.

Mungkin dengan bekal pengalaman yang sebanyak itu, apakah ada harapan atau impian yang belum tercapai?

Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa sesuatu itu tampak kekurangannya ketika sesuatu itu sudah sempurna.

Tugas saya sebagai seorang pemimpin yang diberi mandat oleh masyarakat adalah pertama mempertahankan apa yang dulu menjadi program unggulan kita dan itu bermanfaat sekali untuk masyarakat. Inilah yang kita sebut dengan sustainability pembangunan, hal-hal baik yang sudah kita pertahankan dan banyak juga yang menjadi best practice yang kemarin ini tentu akan kita pertahankan.

Seperti bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka kematian, mengatasi gizi buruk, lalu bagaimana kita melakukan akselerasi terhadap dunia pendidikan. Dulu Kabupaten Pekalongan itu zero perguruan tinggi, alhamdulillah sekarang muncul 8 perguruan tinggi yang merupakan inisiasi dan fasilitasi dari pemerintah. Ini hal-hal baik harus dikembangkan, semakin banyak perguruan tinggi maka akan semakin menambah bobot. Pertama adalah menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru untuk perguruan tinggi, karena banyak mahasiswa, ada belanja, ada kebutuhan yang ini bisa di cover oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapat pendapatan.

Tentu ini menaikkan pendapatan, buktinya pendapatan domestik regional bruto kita naik dari tahun 2015 yang dulu hanya Rp 19 juta, sekarang kita naik menjadi Rp 25 juta. Artinya, pendapatan rata-rata masyarakat itu naik secara signifikan.

Kabupaten Pekalongan punya potensi yang luar biasa ditinjau dari berbagai. Pertama aspek geografis, Kabupaten Pekalongan berada di tengah-tengah Jakarta-Surabaya, 435 km ke arah Jakarta dan 425 km ke Surabaya. Panjang pantai utara kita itu adalah 10,5 KM dan ini sangat strategis.

Kabupaten Pekalongan yang mempunyai kultur geografis luar biasa mulai dari 0 mdpl sampai 2500 mdpl, daerah dengan varian mdpl seperti itu tentu akan sangat subur kaya dengan berbagai apa tanaman-tanaman, kemudian produk produksi tanaman pangan berupa padi melimpah, pada tahun kemarin surplus untuk tanaman padi itu sampai 90.000 ton setiap musim. Di hutan, kita masih punya hutan alam yang masih tersisa di pulau Jawa, namanya Petungkriono sekarang kita tetapkan menjadi nasional nature heritage.

Luas hutan sekitar 29.000 hektar dan dari itu 29.000 hektar itu, 3.000 hektar hutan alam yang tidak bisa kita kerjasamakan. Sisanya bisa kita kerjasamakan bersama petani. Sehingga, bisa meningkatkan ekonomi petani hutan.

Saya punya keyakinan kalau pemerintah ini dikelola dengan baik, karena kita punya 3 sumber daya, makan insyaallah masyarakat ini akan lebih sejahtera terbukti dari tadi indikator makro ekonomi kita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Inilah tugas pemimpin, karena pemimpin adalah menjadi inisiator, motivator kemudian menjadi motor pergerakan masyarakat di semua lini. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman yang memadai, serta referensi yang memadai bulan ketika mengambil kebijakan sehingga insyaallah kebijakannya ini tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum syariat maupun hukum positif kita.

Baca juga: Pandangan Umum DPRD Kabupaten Pekalongan, Tiga Fraksi Sampaikan Tentang Kesejahteraan Guru Honorer

Baca juga: Komisi 1 DPRD Kabupaten Pekalongan Akan Panggil Kadinkes Terkait Penipuan CPNS Oleh Kepala Puskesmas

Baca juga: Jadwal Pelayanan Donor Darah PMI Kota Semarang Minggu 15 November 2020 Buka di Lima Lokasi

Pertanyaan terakhir, tiga kata untuk Kabupaten Pekalongan?

Maju, Sejahtera, masuk surga semua.