Pandangan Umum DPRD Kabupaten Pekalongan, Tiga Fraksi Sampaikan Tentang Kesejahteraan Guru Honorer

TRIBUN-PANTURA.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan sampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2021.

Dari enam fraksi, tiga di antaranya menyampaikan tentang kesejahteraan guru honorer dari APBD 2021.

Pandangan umum fraksi-fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Berikut Prakiraan Cuaca BMKG di Pekalongan Raya, Minggu 15 November 2020

Baca juga: Komisi 1 DPRD Kabupaten Pekalongan Akan Panggil Kadinkes Terkait Penipuan CPNS Oleh Kepala Puskesmas

Baca juga: Start Up Ini Lahir di Tengah Kecemasan Pandemi, Salah Satunya FACE.in Asal Semarang

Baca juga: Jadwal Pelayanan Donor Darah PMI Kota Semarang Minggu 15 November 2020 Buka di Lima Lokasi

Tiga fraksi yang menyampaikan pandangannya terhadap nasib guru honorer dari Raperda APBD 2021 yakni Fraksi PKB, Gerindra, dan PAN.

Ketua Fraksi PKB Samsul Bahri mengatakan, banyak di sekolah di Kabupaten Pekalongan masih tergantung dengan guru honorer.

Menurutnya, kesejahteraan mereka di era pandemi covid-19 perlu diperhatikan oleh Pemkab Pekalongan.

"Fraksi PKB berharap dengan anggaran pendidikan sebesar Rp 732,8 miliar di tahun 2021 nanti juga untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer," katanya.

Kemudian, dari Fraksi PAN  Ketua Fraksi PAN Candra Saputra mengatakan, harus ada kenaikan upah bagi guru honorer di Kabupaten Pekalongan.

"Karena itu juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu juga, dari Fraksi PAN juga menyampaikan perlu adanya anggaran pendidikan yang digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Hal senada juga disampaikan dari Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra Catur Ardiansah mengungkapkan, guru honorer atau guru bantu masih sangat dibutuhkan.

Baca juga: Jadwal Samsat Online Keliling Semarang Hari Ini, Sabtu 14 November 2020 Buka di Simpanglima

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Wilayah Tegal Raya Minggu 15 November 2020, Waspada Hujan Ringan Pada Malam Hari

Baca juga: Fakta Perampok Gotong Mesin ATM Bank Jateng, Terisi Uang Rp100 Juta, Satpam Dikunci dalam Kantor

Baca juga: Gubernur Jakarta Anies Baswedan Batal Hadiri Pernikahan Putri Pimpinan FPI Rizieq Shihab

Pihaknya berharap ke depan Pemkab juga memperhatikan mereka.

"Kami mengharapkan ada perhatian kepada guru bantu. Khususnya dari aspek kesejahteraan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Menurut Catur polemik CPNS setiap tahun terjadi karena kurangnya perhatian terhadap kebijakan memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri.

"Kami mohon Pemkab Pekalongan terkait nasib guru honorer mohon diperhatikan," ujarnya. (Dro)