Seleksi Penjaringan Perangkat Desa di Blora Diprotes, Peserta Aksi: Seleksi Harus Dibatalkan

Penulis: Rifqi Gozali

TRIBUNPANTURA.COM, BLORA – Puluhan orang yang menamakan diri Kedungtuban Bersatu memprotes pelaksanaan seleksi penjaringan perangkat desa di wilayah kecamatan setempat.

Protes yang dilakukan di Serkretariat Daerah Blora, Selasa (6/4/2021), di antaranya menuntut agar seleksi penjaringan perangkat desa se-Kecamatan Kedungtuban dibatalkan atau ditunda.

Dalam aksi protes tersebut, mereka membawa sejumlah poster yang berisi sindiran dan dugaan kecurangan dalam tes komputer.

Baca juga: Soal Seleksi Pengisian Perangkat Desa di Blora Diduga Bocor, Ada Kiriman dari Guru Les

Baca juga: Pemkab Blora Berencana Utang PT MSI untuk Pembiayaan Perbaikan Jalan Rusak, Sekda: Solusi Terakhir

Baca juga: Selangkah Lagi, Citilink Mendarat di Bandara Ngloram Blora, Ariadi: Sudah Kantongi Tanggal

Baca juga: Hikayat Maling Genthiri, Robin Hood asal Blora, Makamnya Ramai Diziarahi saat Malam Jumat Legi

Para peserta aksi ini sebagian besar juga peserta seleksi tersebut.

Perwakilan dari mereka diterima untuk audiensi oleh perwakilan Bupati Blora yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sugiyanto, dan sejumlah pejabat termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Hariyanto.

Dalam audiensi tersebut, mereka menumpahkan segenap keluhan berikut tuntutan.

Di antara yang dikeluhkan yakni tidak adanya transparansi perihal nilai dalam seleksi tes komputer yang telah digelar tempo hari.

Tidak hanya itu, mereka juga menyerahkan berkas tuntutan dan sejumlah bukti rekaman agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti keluhan.

“Yang jelas dari Kedungtuban Bersatu kalau tuntutan kami tidak dikabulkan, yang jelas tetap ada aksi yang lebih besar lagi,” ujar koordinator Kedungtuban Bersatu, Muhammad Nasroh, seusai audiensi.

Adapun tuntutan yang dilayangkan yakni agar dilakukan evaluasi dalam seleksi penjaringan perangkat desa sejak pendaftaran sampai verifikasi berkas.

Selanjutnya, mereka menuntut evaluasi pelaksanaan ujian praktik komputer yang dilaksanakan pada Minggu (21/3/2021) karena perangkat yang tidak memadai dan dugaan manipulasi nilai.

Terakhir yakni mereka menuntut agar seleksi penjaringan perangkat desa di Kecamatan Kedungtuban dibatalkan karena dinilai tidak ada transparansi.

Salah seorang peserta aksi protes, Yudi Priantono, mengatakan, saat tes seleksi komputer dinilai tidak sesuai aturan.

Misalnya saja, di dalam aturan bahwa tes seleksi komputer secara konkret dimulai sejak menyalakan komputer.