Pedagang Tempe di Pemalang Kesal saat Bantuan Bahan Pangan Masyarakat Turun, Ini Respon Pemerintah

Penulis : Budi Susanto

TRIBUNJATENG.COM, PEMALANG - Keluhan dan aksi pedagang Pasar Moga atas penolakan bantuan sosial dari pemerintah berupa bahan pangan, ditanggapi pemerintah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. 

Pihak kecamatan menyatakan, keluhan pedagang harus segera direspon supaya permasalahan tersebut tak berkelanjutan. 

Dikatakan Andri Adi, Camat Moga, saat ditemui Tribunpantura.com di Kantor Kecamatan Moga, pemerintah kecamatan hanya bisa mengusulkan permintaan pedagang, atas penolakan bantuan sosial berupa bahan pangan.

Baca juga: Pedagang Pasar Moga Pemalang Gelar Aksi Buang Ratusan Tempe, Ini Alasannya

Baca juga: Disdikbud Kota Tegal Usulkan 5 SMP Tambahan dalam Uji Coba PTM Tahap 2, Ini Penjelasannya

Baca juga: 3 Guru SMAN 1 Gondang Sragen Meninggal karena Covid, Ganjar: Merasa Longgar Terus Piknik, Bahaya

Baca juga: SMAN 1 Tegal Ungkap Prestasi Joseph Paul Zhang semasa Sekolah, Nilai Tertinggi Pendidikan Agama

"Keluhan itu wajib direspon cepat, namun kami tidak bisa melakukan intervensi."

"Karena bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan atau BPNT sudah ada skema tersendiri," jelasnya, Kamis (22/4/2021).

Dilanjutkannya, keluhan dan aksi pedagang tempe di Pasar Moga, menjadi keprihatinan bersama di tengah pandemi Covid-19. 

"Memang daya beli masyarakat turun, apa lagi imbas adanya pandemi Covid-19."

"Namun sebagai abdi masyarakat kami wajib meneruskan keluhan tersebut untuk mancari solusi," katanya.

Ia menuturkan, bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan, merupakan program dari Pemerintah Pusat. 

"Pemerintah daerah dan tingkat kecamatan hanya meneruskan saja."

"Untuk pendataan ada di tim TKSK. Sementara untuk penyedia bahan pangan dalam bantuan ada diranah e-warung atau agen," ujarnya. 

Dijelaskan Andri, ada 13 agen penyalur bantuan sosial berupa bahan pangan di Kecamatan Moga, yang melayani 10 desa. 

"Sementara data penerima bantuan di angka 5.311 keluarga."

"Terkait bahan pangan apa saja yang disalurkan jadi kewenangan agen, yang menampung permintaan penerima bantuan," imbuhnya. 

Ditambahkannya, untuk mencari solusi, penyalur bantuan sosial yang bekerja sama dengan Bumdesma, diharapkan merespon keluhan para pedagang. 

"Kami harap keluhan itu bisa jadi pertimbangan, mungkin bisa menggandeng para pedagang dalam pelaksanaan bantuan sosial," tambahnya. 

Buang ratusan tempe

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pedagang di Pemalang membuang ratusan tempe yang didagangkan di tengah Pasar Moga.

Aksi tersebut dilakukan lantaran para pedagang kesal dengan adanya bantuan sosial. 

Adanya bantuan sosial berupa bahan makanan yang diberikan ke masyarakat, membuat dagangan mereka tak laku. 

Kekesalan tersebut dirasa para pedagang sejak awal pandemi Covid-19. 

Bahkan menurut Rohilah, satu di antara pedagang tempe, saat bantuan turun para pedagang merugi Rp 500 ribu setiap hari selama hampir sepekan. 

"Kami selalu rugi kalau bantuan turun, kesal kami kondisinya seperti itu terus," katanya usai membuang ratusan tempe bersama pedagang lainya. 

Mata wanita asli Kecamatan Moga Pemalang itu juga berkaca-kaca, karena kerugian yang selalu ia alami. 

"Harga kedelai juga naik setiap pekan, enam bulan lalu Rp 500 ribu per kuintal, sekarang Rp 1,1 juta. Sudah harga kedelai naik tidak ada pembeli karena disalurkannya bantuan sosial berupa bahan makanan," jelasnya.

Ia pun berujar, dan meminta pemerintah memberikan bantuan sosial berupa uang tanpa ada bahan makanan. 

"Kalau yang diberikan uang, pasti masyarakat membeli kebutuhan ke pasar,dl dan tempe kami laku. Namun jika bantuan berupa bahan makanan, masyarakat tidak akan berbelanja ke pasar," paparnya. 

Sementara itu, Ikmaludin pedagang tempe lainya, menjelaskan, setiap kali bantuan disalurkan dagangan ratusan tempe tak terjual dan busuk.

"Kalau bantuan turun tempe kami tak laku, bahkan hampir satu pekan. Seperti Sabtu lalu, sampai sekarang hampir setiap hari 480 tempe saya buang tidak ada yang membeli dan busuk," imbuhnya.

Ikmaludin menambahkan, harapan pedagang agar bantuan yang disalurkan berupa uang tunai bukan dalam bentuk bahan makanan.

"Bias sama-sama merasakan, kami tidak dibantu tidak apa-apa. Namun kalau bantuan sosial ke masyarakat berupa uang, tentunya dagangan kami juga ikut terbeli," tambahnya. (*)