Bentrok di Bendungan Bener Purworejo, DPRD Jateng Minta Gubernur Bertindak

"Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif," katanya.

Apalagi, lanjutnya, sejak dimulai pembangunannya pada akhir 2018, proyek itu memang beberapa kali terkendala beberapa permasalahan terutama terkait ganti rugi lahan.

"Namanya proyek besar pasti ada permasalahan yang kerap muncul. Di sinilah peran Gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul, sehingga proyek terealisasi, namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan. Tetapi kok masih muncul demonstrasi yang berujung bentrok, ini bagaimana sesungguhnya," ucapnya.

Pembangunan bendungan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 4 triliun ini membutuhkan sedikitnya 590 hektare lahan. Termasuk lahan milik warga di 7 desa.

Adapun 7 desa tersebut adalah Desa Nglaris, Limbagan, Guntur, Karangsari, Kedung Loteng, Bener yang berada di Kecamatan Bener dan Desa Kemiri Kecamatan Gebang.

"Soal ganti rugi saya cek sudah clear. Memang dalam proyek strategis nasional itu ada diskresi. Namun tentunya akan lebih baik kalau selesai di musyawarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan bendungan ini akhirnya bisa sama-sama mendapat dukungan dari semua masyarakat," tandasnya.

Sukirman menjelaskan, Fraksi PKB telah membentuk tim, khususnya anggota F-PKB dari Dapil Purworejo untuk melakukan cek ke lapangan.

"Kami sudah mulai turun, bahan yang ditemukan di lapangan akan kami konfirmasi ke dinas terkait, juga Pak Gubernur. F-PKB akan panggil Gubernur," tandasnya.

Soal bentrokan, dia berharap peristiwa itu adalah yang terakhir di provinsi ini.

"Saya akan komunikasi dengan Pak Kapolda untuk berdamai dengan masyarakat terkait peristiwa itu. Ayoo kita duduk bersama," imbuhnya.(mam)