30 Persen Garam yang Beredar di Jawa Tengah Tak Beryodium

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah bekerjasama dengan Nutrition Internasional, menyelenggarakan pelatihan bagi lembaga perlindungan konsumen di tiap kabupaten/kota se-Indonesia, Rabu (13/10/2021).

Pelatihan yang diadakan di Hotel Grasia Semarang ini, menghadirkan para peserta yang datang dari daerah-daerah penghasil garam terbesar.

Tidak hanya dari pulau Jawa saja, namun hingga Sulawesi dan Sumatera juga.

Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemantauan dan penegakan hukum dalam program konsumsi garam beryodium.

Pada dasarnya, garam yang beredar di pasaran untuk konsumsi harus memiliki kadar yodium sebesar 30 ppm.

"Di bawah 30 ppm jelas melanggar standar yang sudah diatur.

Peserta yang hadir ini nantinya akan membuat penelitian terhadap produsen garam yang ada di tiap-tiap daerah.

Baik diproduksi skala rumahan maupun industri," terangnya.

Ia melanjutkan, hasil dari penelitian itu nantinya akan disodorkan kepada pemangku kebijakan termasuk kepala daerah, guna mengurangi produsen yang tidak sesuai standar.

"Di Jawa Tengah, produsen garam terbesar ada di Kabupaten Pati.

Tapi sayangnya di sana masih ditemukan IKM (Industri Kecil Menengah) yang belum memproduksi garam beryodium," tambahnya.

IKM yang tidak memenuhi standar produksi garam beryodium beralasan, karena biaya produksi garam tersebut cukup mahal.

"Dari riset yang pernah kami lakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa garam yang beredar pada saat itu di Jawa Tengah 70 persen belum beryodium.