Tuntutan Tak Kunjung Dipenuhi, Janda-Janda Purnakarya PTPN lX Jalan Kaki Temui Presiden Jokowi

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI - Puluhan purnakarya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX (Persero) tahun 2018-2021 mengadakan simulasi untuk persiapan jalan kaki menuju Istana Negara yang kedua kalinya. 

Simulasi tersebut, dimulai dari Pabrik Gula (PG) Sumberharjo Kabupaten Pemalang menempuh jarak tiga kilometer, pada Sabtu (21/5/2022). 

Seperti yang diketahui, aksi jalan kaki pertama kali dilaksanakan pada 2-7 Maret 2022 lalu dari PG Pangka Kabupaten Tegal menuju Istana Negara.

Namun, aksi tersebut hanya sampai di Karawang dengan bertemu Direktur Holding PTPN. 

Sehingga simulasi jalan kaki ini, akan digunakan sebagai aksi jilid kedua dari Karawang menuju Istana Negara yang direncanakan pada awal Juli 2022.

Ketua forum komunikasi purnakarya perkebunan nusantara (FKPPN) DPW Jateng, Rokhim, menjelaskan, tujuan dari rencana aksi jalan kaki lanjutan masih sama yaitu menuntut hak para purnakarya di antaranya santunan hari tua (SHT) atau pesangon untuk segera dilunasi. 

Namun pada tuntutan kali ini, purnakarya PTPN IX meminta agar pelunasan bisa terselesaikan semua pada akhir Juni 2022 mendatang. 

"Kegiatan ini sifatnya simulasi dan insyallah awal Juli baru aksi jalan kaki nya. Harapan kami masih sama yaitu agar segera dilunasi kekurangan yang belum terbayar, tapi kali ini kami beri waktu sampai akhir Juni 2022. Untuk jumlah nominalnya sendiri sebelumnya Rp 60 miliar sedangkan sekarang Rp 55 miliar," jelas Rokhim, Senin (23/5/2022). 

Tidak hanya purnakarya saja yang ikut simulasi tersebut, tapi para janda-janda purnakarya juga ikut serta dalam kegiatan kali ini. 

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan terhadap Presiden RI, Joko Widodo. 

Rokhim menyebut, dari 535 purnakarya yang harus dibayarkan pesangonnya, tapi realisasi sejauh ini baru 41 orang yang dibayarkan. 

Adapun tertinggi pesangon yang diterima bisa sampai Rp 800 juta dan paling sedikit sekitar Rp 40 juta - Rp 50 juta per orang. 

Sedangkan sampai saat ini, rata-rata yang sudah diterima yaitu 30 persen dari total yang seharusnya diterima. 

"Kami sudah sempat bertemu dengan Direktur Holding, dan sistem pembayaran prioritas yaitu purnakarya yang meninggal dunia dan sakit keras maka didahulukan. Kemudian baru yang melaksanakan aksi jalan kaki. Tapi realisasinya yang melakukan aksi jalan kaki dulu yang dilunasi. Sehingga kami menuntut agar bisa dilunasi semuanya tidak ada prioritas lagi," tegasnya. 

Sekretaris Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN), Supeno, mengungkapkan Holding Perkebunan menjanjikan ketiga tahapan penyelesaian SHT, yakni Maret sebanyak 50 persen, April 35 persen, dan Mei 15 persen.