Pemkab Demak Akan Cari Jalan Terbaik Soal Surat Edaran Penghapusan Tenaga Honorer

TRIBUNPANTURA.COM, DEMAK - Munculnya Surat Edaran dari Menpan-RB tentang penghapusan honorer di tahun 2023 mendatang, meresahkan para tenaga honorer di lingkungan pemerintahan Demak.

Padahal, saat ini Pemerintah Kabupaten Demak memiliki ribuan tenaga honorer yang mengisi formasi kosong pada pemkab.

Data tersebut, dibeberkan oleh Sekretaris, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Demak, Herminingsih.

"Untuk jumlah guru honorer berjumlah sekitar 1000 lebih, kalau honorer di OPD itu sementara sekitar 1100 sekian itu belum yang termasuk tenaga kesehatan," urainya saat dihubungi Tribunjateng.com Senin (20/6/2022).

Namun, sehubungan munculnya SE tersebut, pihaknya akan baru mulai untuk melakukan pendataan jumlah honorer dengan akurat.

"Sehubungan dengan adanya PP 49/2018 yang penghapusan tenaga honorer, mau tidak mau kita akan petakan dan siapkan pendataan.

Untuk jumlah pastinya kami masih belum tau karena baru mulai pendataan," tambahnya.

Terkait bagaimana nasib para honorer, ia mengatakan bahwa hal itu merupakan kebijakan Pemkab.

"Itukan di semua OPD kebijakannya Pemkab, untuk kebijakannya nanti seperti apa.

Kalau dari pusat, mengarahkannya outsorcing, hanya saja pada jabatan-jabatan tertentu," urainya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Demak, baru memikirkan skema yang akan dibuat agar menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat, honorer dan pemerintahan.

Hal itu, diucapkan oleh Bupati Demak, Eisti'anah yang menanggapi adanya aturan baru tersebut.

"Jadi itu memang wacana, yang diturunkan. Kita masih melihat seperti apa regulasinya, tentunya kita akan berpikir positif dan mencari jalan yang baik," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Demak pro dengan semuanya, baik pemerintah pusat, tenaga honorer ASN, maupun masyarakat.

"Kita pro semuanya, kita bukan menolak, kita akan cari solusi yang terbaik nanti kedepannya," tegasnya.