Berita Jateng

DPRD Kudus Komitmen Awasi Penggunaan Anggaran DBHCHT

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Mas'an menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen melakukan pengawasan terhadap

Penulis: Saiful Masum | Editor: muh radlis
TribunPantura.com/Saiful Masum
Ketua DPRD Kudus, Masan. 

TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Mas'an menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).


Dia menjelaskan, Kabupaten Kudus pada 2022 ini mendapatkan alokasi DBHCHT senilai Rp 291 miliar, rinciannya adalah alokasi 2022 Rp 174 miliar dan Silpa 2021 senilai Rp 117 miliar.


Dari anggaran tersebut, kata Mas'an, penggunaannya bakal terus dilakukan pengawasan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.


"Bagaimana efektivitas penggunaan anggaran bisa bermanfaat maksimal.

Walaupun saat ini aturan penggunaan DBHCHT belum sesuai dengan keinginan masyarakat, kami lakukan pengawasan," terangnya dalam Diskusi Panel dan Pentas Seni Musik Gempur Rokok Ilegal, Kamis (1/9/2022).


Mas'an meminta kepada dinas-dinas terkait untuk memaksimalkan anggaran yang ada sebaik mungkin.

Seperti contoh, program-program pelatihan yang bisa diakses masyarakat dengan mudah.


Dia meminta, informasi terkait beragam pelatihan keterampilan bisa disosialisasikan kepada masyarakat langsung melalui pemerintah desa, hingga lingkup RT dan RW.


"Anggaran pelatihan keterampilan cukup besar.

OPD harus mempermudah akses kepada masyarakat, bisa dalam bentuk nyetir mobil, tata busana, tata boga, make-up dan lainnya.

Butuh sosialisasi biar masyarakat tahu," ujarnya. 


Di samping itu, Mas'an juga menyoroti serapan anggaran DBHCHT dari OPD yang masih cukup rendah.


Menurutnya, hal ini perlu ditingkatkan agar program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan, sehingga nantinya dalam penggunaan dana cukai benar-benar maksimal.


"Bagaimana kita, rencananya akan memperluas dari Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) menjadi Sentral Industri Hasil Tembakau (SIHT), karena banyak masyarakat ingin membuat perusahaan rokok, dan Pemda akan fasilitasi," harapnya.


Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan, saat ini serapan anggaran di OPD mencapai lebih dari 50 persen.


Namun demikian, pihaknya akan terus berupaya mendorong serapan anggaran, supaya bisa lebih optimal hingga akhir tahun nanti.


"Terkait rencana menyiapkan lahan menjadi SIHT, kami akan kaji lagi.

Dari beberapa opsi, saat ini sudah mengerucut di tiga lokasi.

Nanti akan dikaji lebih lanjut," terangnya.

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved