Tangani Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkab Batang Siapkan Dana untuk BLT

TRIBUNPANTURA.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang saat ini sedang menyiapkan Dana Transfer Umum (DTU) untuk digunakan dalam menangani dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan arahan dari Mendagri, besaran DTU yang digunakan sebesar 2 persen.

Untuk menentukan besaran BLT, Pemkab Batang sedang merumuskan dengan kembali berdiskusi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Forkopimda bersama Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan pemantauan akan segera dilakukan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca juga: Harga Emas Antam di Semarang Hari Ini Selasa 6 September 2022 Naik Rp 4.000 per Gram

“Kami juga akan memantau penyaluran BLT, agar tepat sasaran,” tuturnya dalam keterangan rilis, Selasa (6/9/2022).

Lebih lanjut, BLT dapat diberikan melalui beberapa alokasi antara lain Dana Desa (DD), Dana Tak Terduga (DTT).

“Untuk menentukan besaran BLT yang akan disalurkan harus berdasarkan regulasi, dalam pekan ini akan menggelar rapat koordinasi bersama TPID dan OPD terkait, agar jumlahnya sesuai dan tepat sasaran,” tegasnya.

Pemkab bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan membentuk tim untuk melakukan pendampingan, sehingga anggaran tepat sasaran.

Baca juga: Pemkab Tegal Dorong Kebangkitan Sektor Ekonomi Kreatif

Sementara itu, Kapolres Batang AKBP M. Irwan Susanto menerangkan, pengamanan yang diberikan lebih menitikberatkan pada pendampingan kepada pengelola SPBU, agar subsidi dari Pemerintah Pusat tepat sasaran.

“Selama ini subsidi BBM yang diberikan tidak tepat sasaran, karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar ketentuan,” jelasnya.

Hingga kini Polres Batang belum mendapat laporan tentang oknum yang melakukan penimbunan BBM. 

Kepala Dinas Sosial Batang, Joko Tetuko menambahkan, sesuai data dari Kemensos RI jumlah  penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM di Kabupaten sebanyak 39.043 Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ditargetkan Sudah Dioperasikan Penuh Januari 2023

Setiap KPM akan menerima Rp 150 Ribu selama 4 bulan yang akan disalurkan 2 kali.

Sedangkan untuk jadwal penyaluran disusun PT Pos dan akan disalurkan secepatnya.

“Agar BLT yang disalurkan tepat sasaran, maka pihak Pemerintah Desa rutin memperbarui data warga yang berhak menerima BLT,” imbuhnya.

Bagi mereka yang tergolong sudah mampu secara ekonomi, segera dikeluarkan dari data.

Baca juga: BP Jamsostek Tegal Beri Layanan Ekstra ke Peserta yang Alami Kecelakaan Kerja

“Tempat penyaluran tidak hanya di PT Pos, namun BLT akan disalurkan melalui Kantor Desa, Kecamatan setempat,” pungkasnya. (*)