Berita Slawi

Bupati Tegal Sebut Penguatan Basis Data Sosial Ekonomi untuk Efektivitas Program Pemerintah

Wujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif, Pemerintah berencana membangun basis data tunggal

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muh radlis
IST
Bupati Tegal, Umi Azizah, membuka Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Hotel Grand Dian Slawi, Selasa (20/9/2022) kemarin. 

TRIBUNPANTURA.COM, SLAWI – Wujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif, Pemerintah berencana membangun basis data tunggal kondisi sosial-ekonomi penduduk. 


Hal ini disampaikan Bupati Tegal, Umi Azizah, saat membuka Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, di Hotel Grand Dian Slawi, Selasa (20/9/2022) kemarin. 


Menurut Umi, data kondisi sosial-ekonomi penduduk merupakan data dinamis. 


Sehingga adanya persoalan ketidaktepatan sasaran penerima program bantuan sosial (bansos), dapat diatasi lewat pembaruan basis data yang diawali dengan sensus sebagaimana yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Regsosek dalam waktu dekat ini.


“Dengan pendataaan Regsosek, kondisi sosial-ekonomi penduduk kita akan didata satu per satu tanpa terkecuali.

Dari sini pula nantinya sistem pendataan yang ada selama ini bisa dibenahi, bisa terintegrasi semuanya, sehingga persoalan klasik seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran bisa ditekan bahkan dinihilkan,” ungkap Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (21/9/2022). 


Momen pelaksanaan pendataan awal Regsosek 2022 dinilai Umi sangat tepat, sebab adanya pandemi dan tekanan ekonomi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, serta imbas kondisi perekonomian global, telah berpengaruh pada pergeseran data struktur sosial dan ekonomi masyarakat.


Lebih lanjut Umi menjelaskan, data tunggal hasil Regsosek 2022 akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan target penerima program oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa. 


Termasuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial agar implementasi program subsidi, perlindungan dan jaminan sosial pemerintah bisa berjalan efektif, termasuk penuntasan kemiskinan ekstrim.


“Respon publik kita di medsos banyak yang tidak puas dengan penyaluran bansos karena ada ketidaktepatan sasaran.

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved