Berita Semarang

Program UHC Pemkot Semarang Ada Temuan BPK, Dinkes Perketat Syarat Penerima

Syarat penerima program universal health coverage (UHC) yang dibiayai oleh APBD Kota Semarang diperketat.

TribunPantura.com/Eka Yulianti Fajlin
Kepala Dinkes Kota Semarang, Moh Abdul Hakam, saat ditemui di Kantor Dinkes Kota Semarang. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Syarat penerima program universal health coverage (UHC) yang dibiayai oleh APBD Kota Semarang diperketat.

Hal itu usai adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya penerima UHC yang tidak tinggal di Kota Semarang 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Moh Abdul Hakam mengatakan, persyaratan penerima program UHC sebelumnya hanya ber-KTP dan KK Kota Semarang.

Saat ini, persyaratan ditambah dengan surat pernyataan domisili.

Baca juga: Kepincut Janda Cantik di Sragen, Zubairi Tega Tinggalkan Istri. Ini yang Terjadi Setelah Ia Bangkrut

Jadi, selain menyertakan KTP dan KK penerima program UHC dari Pemerintah Kota Semarang harus memiliki surat domisili menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar tinggal di Semarang. 

"Kami kemarin ada temuan dari BPK. Penerima memiliki KK dan KTP Kota Semarang, tapi domisilinya di luar kota. Dia tidak mutasi. Akhirnya, jadi temuan," terang Hakam, Jumat (23/9/2022). 

Setelah ditelusuri dari laporan RT dan RW, lanjut Hakam, warga bersangkutan telah dinonaktifkan alias tidak tinggal di Semarang.

Hanya saja, warga tersebut masih ber-KTP Kora Semarang.

Baca juga: Advokat Jateng Bersatu Akan Berikan Pembelaan ke Yosep Parera yang Terkena OTT KPK

"Jadi, selama masih aktif di Semarang, ber-KTP Semarang, itulah yang dibayarkan oleh kami. Maka, kami tambah surat keterangan domisili," jelas Hakam.

Lebih lanjut, Hakam membeberkan, Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan UHC hingga akhir 2022 sekitar Rp 123 miliar.

Dengan anggaran tersebut, Pemkot membiayai UHC untuk 107 ribu warga. 

Pihaknya berusaha terus menyingkronkan data dengan Dinas Sosial terkait penerima program UHC ini mengingat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial teris mengalami perubahan aetiap bulan.

Baca juga: Perubahan Anggaran 2022 Jateng Fokus untuk Menekan Dampak BBM

"Jadi, kata-kata UHC itu kan ada yang dibiayai APBN, APBD, atau mandiri. Warga Semarang yang sudah memiliki asuransi kesehatan ini mencapai 98,87 persen. Yang dibiayai APBD itu ada 107 ribu orang," urainya. 

Menurutnya, persentase kepesertaan asuransi kesehatan di Kota Semarang menurun dari semula 99,01 persen menjadi 98,87 persen.

Penurunan itu terjadi lantaran data penduduk di Kota Semarang pada semester pertama 2022 naik dari semula 1,60 juta jiwa menjadi 1,66 juta jiwa. (*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved