Tindak Tegas Korupsi Dapen BUMN, Erick Thohir Rangkul BPKB dan Kejaksaan Agung

TRIBUNPANTURA.COM - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk menindak tegas korupsi dana pensiun (dapen) perusahaan – perusahaan pelat merah. Menurutnya praktik korupsi harus diganjar sanksi tegas secara hukum dikarenakan sangat merugikan bagi para pensiunan BUMN yang seharusnya mendapatkan hak-haknya.

Dalam upaya mengungkap kasus ini, Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini merangkul Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Ia  menegaskan kolaborasi bersama BPKP merupakan bentuk komitmen bersama untuk menciptakan kesejahteraan.

Pada temuannya di tahap awal, Erick Thohir mengungkap ada empat dapen yang diaudit, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Dalam proses tersebut ada kerugian mencapai Rp 300 miliar.

"Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Senin (03/10/2023).

Menteri andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi ini kecewa dan sedih atas adanya indikasi penyelewengan dapen BUMN. Apalagi uang yang 'dirampok' para oknum adalah milik pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun.

Oleh karena itu, Ia meminta Jaksa Agung untuk menuntaskan masalah ini tanpa pandang bulu. Pasalnya oknum tersebut telah menyebabkan kerugian bagi para pensiunan. 

"Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti sebelumnya, beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh Kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiunan yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna," ungkap Erick.

Saat ini Erick Thohir akan melakukan reformasi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN. Ini termasuk peningkatan transparansi, peningkatan tata kelola, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap investasi dana pensiun. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kejadian seperti ini yang merugikan bagi para pekerja di BUMN.