Wah, Pj Bupati Tegal Minta Dinas Lebih Aktif Pungut Pajak dan Retribusi Daerah

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya penegakan hukum perpajakan dan pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak, dan pembayar retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan berlaku. 

Penegakan hukum di bidang perpajakan ini sendiri, lanjut Amir, dimulai dari imbauan, penagihan secara pasif dan aktif, pemblokiran, pemeriksaan, hingga tahap penyidikan.

“Penegakan hukum ini harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selain itu, kami juga akan terus melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitasnya, termasuk melakukan penyesuaian kebijakan jika  memang diperlukan,” tutupnya. (*)