Pembangunan Infrastruktur Kota Batang Digenjot, Penanganan Banjir Jadi Prioritas

TRIBUN-PANTURA.COM, BATANG – Sebagai ibu kota Kabupaten Batang, Kecamatan Batang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang terus mengupayakan perbaikan tata kota, termasuk penanganan banjir yang kerap terjadi akibat buruknya sistem drainase.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Batang, Ari Yudiano, menegaskan bahwa masalah banjir harus segera diatasi melalui koordinasi lintas sektor.

“Musim hujan seperti saat ini seringkali memicu banjir. Masalah drainase di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi harus segera dikoordinasikan,” tutur Ari dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batang, Rabu (5/2/2025).

Pemkab Batang telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp20 miliar untuk penataan kota.

Baca juga: Habiskan Rp 17 Miliar, Tiga Jembatan di Batang Akhirnya Diresmikan, Diantaranya Jembatan Suromadu

Namun, pembangunan akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan dana.

“Fokus kita di Batang, dengan anggaran yang cukup besar untuk tata kota. Tapi, ini harus dilakukan bertahap karena setiap tahun ada kebutuhan lain,” tambah Ari.

Sementara itu, refocusing anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian, meskipun pembangunan fisik kota tetap berjalan.

“Tetap ada alokasi anggaran, meskipun tidak semuanya. Kota Batang sebagai ibu kota kabupaten harus tertangani,” jelasnya.

Salah satu tantangan utama dalam penataan Kota Batang adalah kondisi geografisnya yang berupa dataran rendah dengan beberapa aliran sungai yang menjadi kewenangan provinsi.

“Batang itu dataran rendah, sehingga banjir selalu menjadi masalah,” ujarnya.

Baca juga: Jembatan Kali Belo di Batang Dalam Proses Perbaikan Pasca Banjir Bandang, Ini Progresnya

Ari juga menyoroti rencana pembangunan tanggul laut dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini hanya mencakup Pekalongan, sementara Batang belum masuk dalam proyek tersebut.

“Kami sedang mengupayakan agar Batang juga masuk dalam PSN ini,” tambahnya.

Anggota DPRD Batang dari Fraksi PDI Perjuangan, Tofani Dwi Ariyanto, menyoroti dampak refocusing anggaran terhadap pembangunan fisik di daerahnya.

“Prioritas pembangunan sangat banyak, tapi kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi beberapa anggaran pekerjaan fisik merugikan Kabupaten Batang,” ujarnya.