Soal Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Aman

TRIBUNPANTURA.COM - Sejumlah tokoh maupun organisasi menyuarakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menilai, pemerintah masih yakin mampu mengatasi pandemi Covid-19.

Menurut dia, hal tersebut terbukti dengan sikap pemerintah yang tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) meski masih terjadi pandemi.

• Soal Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Ganjar: Iya, Memang Berbahaya Banget

• Pilkada Tetap Lanjut, Pengamat Politik Undip : Apalah Arti Kemenangan Kalau Nyawa Jadi Taruhan

• Pilkada di Masa Pandemi, Paslon Dibebaskan Kampanye di 20 Akun Medsos

• Bawaslu Jateng Tegur Bakal Paslon Calon Peserta Pilkada di 21 Daerah, Ini Daftar Pelanggarannya

Padahal, masyarakat sudah banyak yang meminta gelarannya ditunda karena khawatir pandemi terus meluas dengan angka yang semakin meninggi setiap hari.

"Rakyat, minimal yang diwakili NU dan Muhammadiyah, telah meminta pemerintah menunda pilkada serentak," ujar Gus Mus dalam cuitan di akun Twitter-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (27/9/2020).

"Tapi tampaknya pemerintah masih yakin dengan kemampuannya menjaga dan menanggulangi dampak pandemi," lanjut dia.

Ia pun mengungkapkan, jangan-jangan hanya pemerintah yang yakin mampu menggelar pilkada secara aman.

Cuitan itu merupakan cuitan balasan atas artikel yang dibagikan akun @GUSDURians tentang konser dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal.

"Kita khawatir yang yakin hanya yang di Atas sana. Di bawah seperti dalam berita ini?" lanjut Gus Mus dalam cuitannya.

Cuitan tersebut ditulis Gus Mus pada Sabtu (25/9/2020) melalui akun Twitter-nya, @gusmusgusmu pada pukul 19.47 WIB.

Artikel yang direspons Gus Mus tersebut berisi tentang alasan polisi yang tidak berani membubarkan konser tersebut.

Diketahui, PBNU, PP Muhammadiyah serta organisasi masyarakat lainnya telah meminta pemerintah menunda gelaran Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Permintaan tersebut dikarenakan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air tak menunjukkan adanya penurunan.

Justru belakangan kasus terus bertambah dan telah mencapai sekitar 4.000 kasus setiap harinya.

Namun hingga saat ini, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh menggelar Pilkada 2020 dan tak menghentikan tahapannya.

Saat ini, tahapan Pilkada 2020 sendiri sudah memasuki tahapan kampanye.

Sikap PBNU soal Pilkada

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Hal ini disampaikan lantaran NU menilai pandemi Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj melalui dokumen pernyataan sikap yang diterima Kompas.com, Minggu (20/9/2020).

Said mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Upaya pengetatan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) perlu didukung dengan tetap berupaya menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sementara pilkada, sebagaimana lazimnya perhelatan politik, selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, kata Said, nyatanya terjadi konsentrasi massa ketika pendaftaran paslon di berbagai kantor KPU beberapa waktu lalu.

Hal ini rawan menjadi klaster penularan virus corona.

Muncul pula fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif Covid-19.

"Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," ujar Said.

Oleh karenanya, selain meminta Pilkada 2020 ditunda, PBNU juga meminta supaya anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

"Selain itu, Nahadlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi," kata Said Aqil Siradj.

Untuk diketahui, tahapan Pilkada 2020 tetap digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tengah pandemi Covid-19.

Pada 4-6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada.

Dalam waktu dekat yakni 23 September, KPU bakal menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

• Selamatkan Diri dari Kebakaran karena Molotov, Akbar Tewas Terkena Anak Panah, Ini Kata Polisi

• Hasil dan Klasmen Liga Italia: Inzaghi Bersaudara Sama-sama Menang di Serie A, Bikin Ayah Nangis

• Jelang Lawan Bali United, Pemain PSIS Semarang Jalani Tes Swab

• Pelajar NU Jawa Tengah Luncurkan Program Konco Sinau