F-PPP DPRD Jateng Usulkan Pendidikan Demokrasi Masuk Kurikulum Pendidikan di Sekolah

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Tengah, mengusulkan agar pendidikan demokrasi masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah di Jateng.

Sejumlah pelajar sempat mengikuti aksi demo yang menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Jateng, Rabu (7/10/2020) kemarin.

Dari keterangan polisi, aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan pengrusakan fasilitas umum itu tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga sejumlah pelajar SMA, SMK, bahkan SMP.

• Ruang Isolasi Covid-19 di Kota Pekalongan Penuh

• Kronologi Seorang Pria Pecahkan Kaca Jendela Musala di Semarang saat Takmir Kumandangkan Azan

• Mahasiswa Ini Tak Hafal Pancasila saat ‘Dihukum’ Tim Elang Karena Mabuk di Jalan Pahlawan Semarang

• Pemprov Jateng Petakan Titik Rawan Bencana Musim Hujan, Bagaimana Antisipasi Klaster Pengungsian?

Tentunya, kondisi ini mengundang keprihatinan kalangan legislatif dimana pelajar seharusnya bisa mengemukakan pendapat di muka umum secara tertib, bukan malah melalukan tindakan anarkis.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Masruhan Samsurie, menuturkan aksi demonstrasi baik karena itu instrumen dari demokrasi.

Bahkan, terkadang demonstrasi itu perlu ketika ada kebijakan pemerintah dipandang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Hanya saja harus mengikuti aturan hukum dan etika yang berlaku di masyarakat."

"Kalau melakukan sikap anarki, perusakan, dan menciderai atau merugikan orang lain jelas itu salah."

"Demo itu perlu, tapi harus benar," kata Masruhan yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng ini, Jumat (9/10/2020).

Ia menuturkan unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung dewan itu awalnya berjalan tertib.

Tapi kemudian terjadi perilaku brutal yang memaksa kepolisian turun tangan untuk menghalau massa.

Ketika ratusan pendemo diciduk aparat dan dikumpulkan di lobi Gedung Berlian (gedung dewan Jateng), anggota Komisi A DPRD ini sempat menemui peserta aksi.

"Mereka banyak yang statusnya pelajar dan pengakuannya banyak yang hanya ikut- ikutan. Ada juga yang memang kelihatannya ingin membuat onar," ucapnya.

Karena itu, Ketua DPW PPP Jateng ini mengusulkan ada mata pelajaran khusus yang mendidik siswa bisa berdemokrasi dengan benar.

Di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kata dia, sebetulnya merupakan wahana untuk berdemokrasi.

Namun seringkali tidak sampai pada penghayatan nilai- nilai demokrasi, misalnya sikap meghargai pendapat yang berbeda, bermusyawarah, berdebat, dan sebagainya.

Dari catatan kepolisian, sempat menangkap 269 orang yang terlibat aksi demo berujung ricuh. Kemudian dilakukan verifikasi dan wawancara serta pendataan.

Setelah itu sebanyak 76 orang dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindakan anarkis.

Sedangkan sisanya sebanyak 193 orang dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk dilakukan pendalaman.

Polisi melakukan pendalaman lagi dengan proses wawancara. Dari jumlah itu, ada empat orang yang diduga kuat merupakan pelaku yang melakukan aksi anarkis saat demo.

Pria yang juga pernah menjadi aktivis 80-an yang melawan rezim Orde Baru ini menegaskan jika memang ada yang diduga melakukan tindakan kriminal, ia meminta harus diproses secara hukum.

"Tapi kalau yang hanya sekedar ikut- ikutan, dilepaskan dengan memanggil pihak orangtua terlebih dahulu."

"Kalau masih sekolah panggil pihak sekolahan guna diminta melakukan pembinaan," imbuhnya.(mam)

• Berkenalan dengan Ocsi, Anjing Pelacak Polres Banjarnegara yang Punya Kemampuan SAR

• Korban Pemukulan saat Salat di Kabupaten Tegal Masih Trauma Beribadah di Mushala

• Musim Hujan Datang, Waspada Klaster Pengungsian Jadi Penularan Virus Corona

• Pemkab Batang Gencarkan Program Zero Covid-19, Pasien Isolasi Mandiri Dapat Rp 1 Juta per Bulan