Komisi 2 DPRD Kabupaten Pekalongan Kunjungan ke Pasar Kedungwuni, Ini yang Dibahas

TRIBUN-PANTURA.COM, KAJEN - Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Kedungwuni.

Dalam kunjungan ke Pasar Kedungwuni, Komisi II ingin melihat perkembangan pembangunan pasar.

Selain itu juga, Pasar Kedungwuni yang masih dalam pembangunan ini dinilai rentan monopoli kios.

Baca juga: Ketua DPRD Demak Usul Paslon Peserta Pilbup Dites Uji Baca Al Quran

Baca juga: Pratu Firdaus Gugur Diserang KKB Papua saat Patroli

Baca juga: Kisah Dokter Galih, Pernah Terpapar Covid-19 Hingga Ketakutannya Menulari Orang Terdekat

Baca juga: BPBD Kabupaten Batang Terus Pantau Pergerakan Tanah di Lokasi Rawan Bencana

Pasalnya, banyak pedagang yang mengantongi lebih dari satu Kartu Tanda Pemakai (KTP) atau Surat Izin Pemakai (SIP).

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Saeful Bahri mengatakan, banyaknya pedagang yang mengantongi lebih dari satu KTP ini hal tersebut sangat tidak adil.

Menurutnya, pembagian kios mestinya tidak menimbulkan monopoli.

"Tadi sudah kami sampaikan ke dinas terkait agar satu kios nanti untuk satu pedagang."

"Supaya pedagang lain juga merasakan pembangunan. Jangan sampai terjadi monopoli," kata Saiful kepada Tribun-Pantura.com seusai melakukan kunjungan ke Pasar Kedungwuni, Sabtu (7/11/2020).

Selain pembagian kios, pihaknya juga mempertanyakan kapan pasar baru tersebut dioperasikan.

Sebab, banyak masyarakat yang telah menunggu pembukaan pasar tersebut.

"Bangunan pasar kan juga sudah jadi. Jika tidak segera digunakan, bisa rusak sia-sia," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Pekalongan Hurip Budi Riyantini mengatakan, Total ada 1934 kios di Pasar Kedungwuni yang baru di bangun ini.

"Memang ada kelebihan kios dan ini lebih banyak dari jumlah pedagang yang tercatat. Karena, memang di antara mereka ada yang memiliki lebih dari satu KTP," katanya.

Pihaknya mengungkapkan, jual-beli kios antar pedagang sudah terjadi sejak lama.

"Kami hanya mencatat jumlah pedagang berdasarkan KTP mereka."