Berita Semarang

Mahasiswa Unnes Laporkan Rektor Fathur Rokhman ke KPK, Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Kampus

Mahasiswa Unnes Laporkan Rektor Fathur Rokhman ke KPK, Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Kampus

ristekdikti.go.id
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman. Fathur Rokhman dilaporkan mahasiswanya ke KPK atas dugaan kasus korupsi anggaran kampus. 

TRIBUNPANURA.COM, SEMARANG - Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) melaporkan rektornya, Fathur Rokhman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas kasus dugaan korupsi di tengah masa pandemi Covid-19.

Surat laporan tersebut telah dikirimkan secara langsung oleh pelapor Frans Josua Napitu ke kantor KPK RI pada Jumat (13/11/2020).

Berdasarkan hasil observasi, pelapor menemukan beberapa komponen terkait anggaran di kampusnya yang dinilai janggal.

Baca juga: 8 Prajurit TNI AD Tersangka Pembakaran Rumdis Kesehatan di Hitadipa Papua, Mahfud: Segera Diadili

Baca juga: Waspada, Perampokan Modus Tuduh Korban Bawa Narkoba Kemballi Terjadi, Pelaku Ditangkap Massa

Baca juga: Menolak Dirawat, Pengantin Perempuan di Sragen Meninggal Positif Covid-19, Ayah-Ibu Turut Wafat

Baca juga: 69 Pejabat Kementrian ATR/BPN Dijatuhi Sanksi, Inspektur Jenderal: Ada yang hingga Dipecat

Atas dasar temuan tersebut, memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa.

Frans mengatakan, komponen anggaran yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan ditengah pandemi Covid-19.

"Laporan kasus dugaan korupsi Rektor (terlapor) sudah disampaikan siang tadi secara langsung ke kantor KPK RI," jelas Frans saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2020).

Dalam laporan kasus tersebut, terdapat rincian komponen anggaran, lampiran dokumen serta data pendukung yang disampaikan secara langsung ke KPK RI untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Laporan kasus akan diproses sesuai prosedur hukum yang ada. Kami menyerahkan sepenuhnya ke KPK RI," ucapnya.

Menurutnya, transparansi dan antikorupsi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan lembaga khususnya perguruan tinggi negeri yang merupakan salah satu lembaga negara.

Hal tersebut dipertegas dalam UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Dia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kerugian keuangan negara.

Terlebih korupsi yang dilakukan di situasi bencana pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat.

"Dan ancaman hukumannya adalah hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ungkapnya.

Dia menegaskan, langkah yang ditempuhnya merupakan langkah yang sah secara hukum karena memiliki payung hukum.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved