Berita Slawi

Tidak Ada Perjanjian Penggunaan Tanah di LIK Takaru, Pemkab Tegal Inventarisasi Aset

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan kerancuan pengelolaan aset di Pemkab Tegal.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: Rival Almanaf
Istimewa
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono 

TRIBUN-PANTURA.COM, SLAWI - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan kerancuan pengelolaan aset di Pemkab Tegal.

Mereka mendapati tidak ada kontrak perjanjian penggunaan tanah di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru.

Mananggapi temuan tersebut, Pemkab Tegal akan menginventarisasi aset di lahan seluas 9 hektar tersebut. 

Informasi itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono, saat Rapat Koordinasi Penataan Status Kepemilikan Lama LIK di Aula LIK Kramat pada Senin (21/12/2020) lalu.

Baca juga: Menkes Bukan Berasal dari Kalangan Dokter, Begini Tanggapan IDI

Baca juga: Bukan Susi Pudjiastuti, Namun Pengusaha Asal Semarang Ini yang Isi Jabatan Menteri Perikanan

Baca juga: Kisah Mulyani Mengenalkan Alat Musik Khas Wonosobo, Bundengan Hingga ke Australia

"Temuan dari BPK RI perwakilan Jawa Tengah mengatakan bahwa kontrak perjanjian penggunaan tanah di LIK Takaru belum ada. Sehingga status kepemilikan bangunan lama tidak jelas dan direkomendasikan untuk dilakukan pemantauan serta penataan, atas penggunaan aset pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berarti pada saat ini kita harus ada proses untuk menjawab apa yang menjadi temuan BPK," jelas Joko, dalam rilis yang diterima Tribun-Pantura.com, Rabu (23/12/2020). 

Joko mengungkapkan pertemuan ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan sebelumnya. Dengan harapan status pembangunan lama di LIK Takaru dapat diselesaikan dengan baik dan industri kecil menengah di Kabupaten Tegal lebih maju. 

Joko juga akan memfokuskan penyiapan administrasi dan dokumen-dokumen yang ada terkait aset pemerintah.

"Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tanah LIK Takaru. Jadi apa yang diminta BPK, kita dapat menjawabnya yaitu terkait penataan aset dan dokumentasinya," ujar Joko.

Adanya hasil temuan BPK, Joko menyinggung kembali sejarah LIK. Disebutkan bahwa tahun 1981 ditunjuk kontraktor pelaksana pembangunan LIK Takaru oleh Bupati Tegal, dengan surat nomor 050/777 tanggal 13 November 1981 yaitu PT Dwi Tunggal Surya Jaya dan PT Eka Huda. 

Namun, dokumen fisiknya sampai dengan saat ini belum ditemukan. Kemudian, pada tahun 1982 kedua perusahaan tersebut menjual bangunan pabrik ke pengusaha. 

Meskipun bangunan tersebut dijual belikan tetapi status kepemilikan tanah LIK Takaru tetap milik pemda sampai dengan saat ini, dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah terakhir nomor 2 tahun 2003 seluas 88.884 meter persegi surat hukum nomor 240/dampyak/2002.

Untuk itu, Joko menghimbau para pemilik bangunan dapat membantu proses administrasi dokumen kepemilikan bangunan yang berada di LIK Takaru

Dirinya juga berharap supaya pemilik bangunan sepakat untuk titik nol. Artinya 56 bangunan yang ada di LIK dapat diserahterimakan ke Pemkab Tegal

Terkait proses tarif sewa dapat dimusyawarahkan kembali supaya para pemilik bangunan tidak keberatan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved