Breaking News:

Berita Pendidikan

Komisi X DPR ke Mendikbud: Masalah Guru Honorer Harus Clear, Tak Harus Dijadikan PNS

Komisi X DPR ke Mendikbud: Masalah Guru Honorer Harus Clear, meski Tak Harus Dijadikan PNS

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: yayan isro roziki
tribunnews.com
Ilustrasi guru honorer sedang mengajar siswa di kelas. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelesaikan masalah guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer.

Persoalan menyangkut guru honorer harus segera clear, meski solusinya tak harus mengangkat mereka semua menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dan anggota Komisi X, AS Sukawijaya atau Yoyok Sukawi.

Baca juga: Fikih Nusantara Antar Kiai Afif Peroleh Penganugerahan Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang

Baca juga: Di Tengah Terpaan Pandemi, Omzet UMKM Kaosedhewe Justru Meroket: Masih Oke Walau PPKM

Baca juga: Mantan Stafsus Jokowi dan Karni Ilyas Terseret Mafia Tanah di Labuan Bajo, Bupati dan WNA Tersangka

Baca juga: Jokowi Janjikan Vaksinasi di Indonesia Selesai Dalam Waktu Satu Tahun, Ini Faktor Pendukunhnya

Fikri menuturkan problem pendidikan di Indonesia hanya dua macam. Yakni guru dan sarana prasana pendidikan.

Pada saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada Rabu (20/1/2021) kemarin, Fikri telah mengatakan kepada Nadiem agar persoalan guru honorer segera diselesaikan.

"Secara sistematis harus diselesaikan. Pendidikan kita tidak akan jalan bila masalah guru masih berlarut," kata Fikri, Kamis (21/1/2021).

Isu terkait guru, lanjutnya, akan terus ramai karena jumlahnya yang sangat banyak belum terselesaikan hingga sekarang.

"Dari beberapa RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi X, permasalahan guru harus selesai, terutama di sekolah negeri, karena merupakan tanggung jawab pemerintah," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Brebes, Tegal, dan Kota Tegal ini.

Penyelesaian guru, kata dia, juga harus mencakup satuan pendidikan swasta, dimana ada status guru tetap (yayasan) dan tidak tetap yang jumlahnya jauh lebih banyak.

"Jadi tidak boleh ada satupun guru di negeri ini yang tidak jelas statusnya, kesejahteraannya, dan jaminan sosialnya," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved